Kemerdekaan Singapura hasil bentrok ras dengan Malaysia

 

(2013 ) 47 tahun lalu Singapura memisahkan diri dari Malaysia dan menjadi sebuah negara berdaulat. Siapa sangka, kemerdekaan negeri kota yang nantinya menjadi salah satu macan Asia ini merupakan hasil dari bentrok antar ras, terutama antara etnis China dengan Melayu, seperti dinarasikan ulang oleh BBC pada 15 Juli 2009.

Dahulu, Singapura merupakan wilayah jajahan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad 7-12 Masehi, orang-orang lebih mengenalnya sebagai Temasek. Kawasan ini ramai karena wilayahnya strategis. Setelah kekuasaan Sriwijaya memudar, Kesultanan Johor segera mencaploknya dan berkuasa cukup lama, sejak abad 16 hingga 19.
Kota ini berhasil memosisikan diri sebagai daerah perdagangan netral, meski bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai berdatangan ke wilayah Asia Tenggara berdagang rempah-rempah. Nasib Singapura mulai berubah ketika gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles membuat perjanjian dengan Sultan Hussein Shah, penguasa pulau kecil itu. Negeri Ratu Elizabeth ini membangun pangkalan dan cikal bakal kota Singapura modern.

Pada Perang Dunia Kedua, Jepang mengalahkan Inggris dan menguasai Singapura. Pada saat itu, bibit-bibit pertikaian antar ras mulai muncul. Dari total populasi, imigran China mencapai separuh lebih dan sering berebut lahan pekerjaan dengan orang Melayu yang merasa penduduk asli.

Di akhir perang Jepang kalah. Inggris kembali ke wilayah itu dan memberi status Singapura otonomi khusus seperti Malaysia.

Pada pemilihan umum 1959, Lee Kuan Yew, politikus berpengaruh negara kota ini terpilih sebagai perdana menteri. Menjadi negara persemakmuran Inggris ternyata tidak segera membawa kebaikan. Pertentangan ras, ekonomi, dan ideologi, terutama karena banyak pegiat komunis dari China berupaya merebut Singapura, membuat negeri mungil ini kerap dilanda kerusuhan selama periode 1950-an.

Melihat gelagat Inggris mulai abai mengurus Singapura, pemimpin Negeri Singa itu memilih merapat dengan negara tetangganya.

Pada 31 Agustus 1963, Singapura resmi bergabung dengan Federasi Malaysia, bersama Sabah dan Serawak.

Untung tidak dapat ditolak, pemimpin Malaysia rupanya menerapkan kebijakan pemberian hak khusus bagi bumiputera, yaitu etnis Melayu. Prasangka etnis juga merebak dengan pemerintahan di Kuala Lumpur kerap mendiskriminasi warga etnis Tionghoa.

Akibatnya, Singapura kembali terjebak dalam kerusuhan demi kerusuhan, paling parah terjadi pada 1964. Merasa negara kecil itu hanya bisa menjadi biang rusuh, parlemen Malaysia pada 1965 membuat keputusan mengejutkan.

Dengan suara 126 banding 0, seluruh anggota dewan perwakilan rakyat sepakat mengeluarkan Singapura dari Federasi Malaysia.
Singapura akhirnya menjadi satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginan sendiri. Lee Kuan Yew, meski berupaya optimis, menghadapi masalah mahaberat saat menangani negara itu selepas merdeka. Pengangguran tinggi, pemukiman kumuh hampir di seluruh pulau, dan tentu saja, tidak ada sumber daya alam untuk mengisi kas negara.

Dengan tangan besi, dia rombak Singapura menjadi salah satu kota disegani. Korupsi dihilangkan, pembangunan digalakkan, dan kebersihan amat dijaga. Lee Kuan Yew ingin investor asing dan para pedagang betah transit di negara itu.

Kini, negara yang luasnya hanya seperempat DKI Jakarta itu menjadi salah satu negara paling makmur dan maju di dunia.
Data 2011 menunjukkan Singapura memiliki jumlah penduduk 4,8 juta jiwa.
Pendapatan nasional per kapitanya US$ 41.430 atau setara dengan Rp 373 juta.
Sedangkan tingkat pengangguran negara ini hanya dua persen.

Sejarah

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah Singapura

Lihat pula: Majapahit dan Sriwijaya

Sebelum abad ke-19

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah awal Singapura

Catatan pertama permukiman di Singapura berasal dari abad ke-2 Masehi.^[34] Pulau ini merupakan pos luar Kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang memberi nama Temasek dalam bahasa Jawa yang berarti 'kota laut'. Antara abad ke-16 dan awal abad ke-19, Singapura menjadi bagian dari Kesultanan Johor. Tahun 1613, perompak Portugis membakar permukiman di mulut Sungai Singapura dan pulau ini menjadi tidak terlalu diperhatikan sampai dua abad selanjutnya.

Kekuasaan kolonial Britania

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pendirian Singapura modern

Lihat pula: Singapura di Negeri-Negeri Selat

Pada 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama di Singapura. Setelah melihat potensinya sebagai pos dagan strategis untuk kawasan Asia Tenggara, Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah atas nama Perusahaan Dagang Hindia Timur Britania pada tanggal 6 Februari 1819 untuk mengembangkan bagian selatan Singapura sebagai pos dagang dan permukiman Britania.^[35]

Hingga 1824, Singapura masih menjadi teritori yang dikuasai seorang sultan Melayu. Kemudian, teritori ini menjadi koloni Britania pada 2 Agustus 1824 ketika John Crawfurd, penduduk kedua Singapura, secara resmi menjadikan keseluruhan pulau sebagai kekuasaan Britania dengan menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah yang menyatakan Sultan dan Temenggong menyerahkannya kepada Perusahaan Dagang Hindia Timur Britania. Tahun 1826, Singapura menjadi bagian dari Negeri-Negeri Selat, sebuah koloni Britania. Tahun 1869, 100.000 orang tinggal di pulau ini.^[35]

Periode Perang Dunia II dan pascaperang

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Pendudukan Jepang di Singapura

Tentara Angkatan Darat Kekaisaran Jepang berparade melintasi pusat kota Singapura setelah penyerahan Britania.

Selama Perang Dunia II, Angkatan Darat Kekaisaran Jepang menjajah Malaya, berakhir pada Pertempuran Singapura. Pihak Britania dikalahkan dalam enam hari dan menyerahkan benteng yang seharusnya tidak terkalahkan kepada Jenderal Tomoyuki Yamashita pada 15 Februari 1942. Penyerahan ini disebut oleh Perdana Menteri Britania Raya, Winston Churchill sebagai "bencana terburuk dan penyerahan terbesar dalam sejarah Britania Raya".^[36] Pembantaian Sook Ching terhadap etnis Cina setelah Singapura ditaklukkan memakan korban antara 5.000 dan 25.000 jiwa.^[37] Jepang mengganti nama Singapura menjadi Shōnantō (昭南島^?), dari kata-kata Jepang "Shōwa no jidai ni eta minami no shima" ("昭和の時代に得た南の島"^?), atau "pulau selatan yang diperoleh pada periode Shōwa", dan mendudukinya sampai Britania menguasai kembali pulau ini pada 12 September 1945, satu bulan setelah penyerahan Jepang.

Setelah perang, pemerintah Britania Raya mengizinkan Singapura mengadakan pemilihan umum pertamanya tahun 1955 yang dimenangkan oleh kandidat pro-kemerdekaan, David Marshall, ketua partai Front Buruh yang kemudian menjadi Menteri Utama.

Demi menuntut pemerintahan sendiri secara penuh, Marshall memimpin delegasi ke London, tetapi ditolak oleh Britania. Ia mengundurkan diri setelah kembali ke Singapura dan digantikan oleh Lim Yew Hock, yang kebijakannya kemudian meyakinkan pihak Britania. Singapura diberi hak pemerintahan internal sendiri secara penuh dengan perdana menteri dan kabinetnya mengawasi segala urusan pemerintah kecuali pertahanan dan urusan luar negeri.

Pemilihan diadkaan pada 30 Mei 1959 dengan Partai Aksi Rakyat memenangkan pemilu. Singapura langsung menjadi negara dengan pemerintahan sendiri di dalam Persemakmuran pada 3 Juni 1959, dan Lee Kuan Yew disumpah sebagai perdana menteri pertama Singapura.^[38] Kemudian Gubernur Singapura, Sir William Almond Codrington Goode, menjabat sebagai Yang di-Pertuan Negara pertama hingga 3 Desember 1959. Ia digantikan oleh Yusof bin Ishak, kemudian Presiden Singapura pertama.

Singapura mengumumkan kemerdekaannya dari Britania secara unilateral pada Agustus 1963,^[39] sebelum bergabung dengan Federasi Malaysia pada September bersama dengan Malaya, Sabah dan Sarawak sebagai hasil dari Referendum Penggabungan Singapura 1962. Singapura dikeluarkan dari Federasi dua tahun setelah konflik ideologi yang memanas antara pemerintah PAP Singapura dan pemerintah federal di Kuala Lumpur.

Kemerdekaan (sejak 1965)

Artikel utama untuk bagian ini adalah: Sejarah Republik Singapura

Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965.^[8] Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden, dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.

Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi Krisis Keuangan Asia 1997, wabah SARS, dan ancaman teroris oleh Jemaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi perdana menteri Singapura.^[40] Di antara keputusannya yang terkenal adalah rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata.^[41]

Pemerintahan dan politik

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unikameral] Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini.^[42] Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959.^[43] Freedom House menyebut Singapura sebagai "sebagian bebas" dalam "laporan Freedom in the World" dan The Economist menempatkan Singapura pada tingkat "rezim hibrida", ketiga dari empat peringkat dalam "Indeks Demokrasi".

Tampuk kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen.^[44]

Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991.^[45]

Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konsituensi Perwakilan Kelompok (GRC).^[46]

Singapura beberapa kali masuk sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia oleh Transparency International.^[47][48]

Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania, dan meliputi banyak elemen hukum umum Inggris, dalam beberapa kasus hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan.

Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukuman korporal yudisial dalam bentuk pencambukan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obatan terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi.^[49][50] Singapura juga memiliki hukuman mati wajib untuk pembunuhan tingkat pertama, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api.^[51] Amnesty International mengatakan bahwa "serangkaian klausa dalam Undang-Undang Penyalahgunaan Obat-Obatan Terlarang dan Undang-Undang Pelanggaran Senjata Api berisi dugaan bersalah yang bertentangan dengan hak dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah dan mengikis hak pengadilan yang adil", dan memperkirakan bahwa Singapura memiliki "kemungkinan tingkat eksekusi tertinggi di dunia bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya".^[52] Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki hak berdaulat untuk menentukan sistem yudisialnya dan memaksakan sesuatu yang dianggap sebagai hukuman yang pantas.^[53] Pemerintah memiliki sengketa dalam beberapa poin laporan Amnesty. Mereka berkata bahwa dalam lima tahun sampai 2004, 101 warga Singapura dan 37 warga asing telah dieksekusi, semuanya kecuali 28 orang disebabkan oleh pelanggaran obat-obatan terlarang.^[53] Amnesty menyebutkan 408 eksekusi antara 1991 dan 2003 dari pemerintah dan sumber lain dari jumlah penduduk sebanyak empat juta jiwa.^[52]

Sebuah survei oleh Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mengenai eksekutif bisnis ekspatriat bulan September 2008 menemukan bahwa orang-orang yang disurvei menganggap Hong Kong dan Singapura memiliki sistem yudisial terbaik di Asia, dengan Indonesia dan Vietnam yang terburuk: sistem yudisial Hong Kong diberi skor 1.45 dalam skala (0 untuk terbaik dan 10 untuk terburuk); Singapura dengan skor 1.92, diikuti Jepang (3.50), Korea Selatan (4.62), Taiwan (4.93), Filipina (6.10), Malaysia (6.47), India (6.50), Thailand (7.00), China (7.25), Vietnam (8.10) dan Indonesia (8.26).^[54][55]

PERC memberi komentar bahwa karena survei ini melibatkan eksekutif bisnis ekspatriat daripada aktivis politik, kriteria seperti kontrak dan perlindungan IPR lebih ditekankan: "persepsi umum ekspatriat adalah bahwa politik setempat tidak memenuhi cara hukum perdagangan dan kriminal dilaksanakan". PERC mencatat bahwa nilai teratas Singapura dalam survei tersebut tidak termasuk aktivis politik yang mengkritik Partai Aksi Rakyat (PAP) karena menggunakan pengadilan untuk membungkam kritikus.

Pada November 2010, sebuah pengadilan Singapura memberi hukuman penjara enam minggu kepada penulis Britania, Alan Sheldrake atas penghinaan terhadap pengadilan dalam bukunya, "Once A Jolly Hangman: Singapore Justice In The Dock", berdasarkan wawancara dengan bekas eksekutor pengadilan dan kritik terhadap hukuman mati di negara ini^[

=================================
(2013) 47 years ago Singapore broke away from Malaysia and became a sovereign state. Who would have thought, independence of city land that would become one of the Asian tiger is the result of a clash between races, especially between ethnic Chinese and Malay, as narrated by the BBC back in July 15, 2009.
Long ago, Singapore was a colony of Sriwijaya. In the 7-12 century AD, more people know him as Temasek. This area is crowded because of the strategic territory. After Srivijaya power fades, the Sultanate of Johor immediately annexed and ruled for a long time, since the 16th century to 19.
The city managed to position itself as a neutral trading regions, although European nations such as Portugal and Spain began arriving in Southeast Asia traded spices. Singapore fate began to change when the governor of British General Thomas Stamford Raffles made an agreement with Sultan Hussein Shah, the ruler of the small island. Queen Elizabeth's country build bases and cities forerunner of modern Singapore.
In World War II, Japan beat England and Singapore dominate. At that time, the seeds of dissension between the races began to appear. Of the total population, reaching more than half of Chinese immigrants and often scramble to land a job with the Malays who are the original inhabitants.
At the end of the war Japan was defeated. England returned to the region and give special autonomy status of Singapore as Malaysia.
In the 1959 general election, Lee Kuan Yew, the city-state's influential politician was elected prime minister. Being a British commonwealth countries did not immediately bring goodness. Conflicts of race, economics, and ideology, especially as many communist activists from China attempted to Singapore, making this tiny country is often hit by riots during the period of the 1950s.
Seeing England began to neglect taking care of Singapore, lion country leaders choose docked with its neighbors.
On August 31, 1963, Singapore officially joined the Federation of Malaysia, with Sabah and Sarawak.
Good thing can not be denied, the leader of Malaysia apparently implemented a policy granting special rights for bumiputera, the ethnic Malays. Ethnic prejudice is also rife with government in Kuala Lumpur often discriminate against ethnic Chinese citizens.
As a result, Singapore again trapped in a riot after riot, most severe in 1964. Feeling a small country that can only be a source of violent, the Malaysian parliament in 1965 made the surprising decision.
By a vote of 126 vs 0, all members of parliament agreed to pull out of Singapore from the Federation of Malaysia.
Singapore became the only country in the world that freedom is not because of the desire itself. Lee Kuan Yew, although attempted optimistic mahaberat face problems when dealing with the country after independence. High unemployment, slums almost the entire island, and of course, no natural resources to fill state coffers.
With an iron fist, he Rombak Singapore became one of the city respected. Corruption is eliminated, promoted development and cleanliness very guarded. Lee Kuan Yew wants foreign investors and traders like transit in the country.
Now, the state covers only a quarter of Jakarta's become one of the most prosperous and advanced country in the world.Data 2011 shows that Singapore has a population of 4.8 million inhabitants.National income per capita is U.S. $ 41,430 or equivalent to Rp 373 million.While the state's unemployment rate is only two percent.
The first record of settlement in Singapore are from the 2nd century AD. [34] The island is an outpost of Sriwijaya in Sumatra, which gave the name of Temasek in the Java language, which means 'sea town'. Between the 16th century and beginning of the 19th century, Singapore became part of the Sultanate of Johor. In 1613, the Portuguese pirates burned the settlement at the mouth of the Singapore River and the island became less unnoticed until the next two centuries.British colonial ruleThe main article for this section are: Founding of modern SingaporeSee also: Foreign Affairs Singapore Strait
On January 28, 1819, Thomas Stamford Raffles landed on the main island of Singapore. After seeing its potential as a strategic mixes heading to Southeast Asia, Raffles signed a treaty with Sultan Hussein Shah on behalf of the British East India Trading Company on February 6, 1819 to develop the southern part of Singapore as a British trading post and settlement. [35]
Until 1824, Singapore was still a territory controlled by a Malay sultan. Then, this territory became a British colony on August 2, 1824 when John Crawfurd, the second resident Singapore, officially made the whole island as British rule by signing an agreement with Sultan Hussein Shah Sultan and Temenggong stating handed it to the British East India Trading Company. In 1826, Singapore became part of the Straits of Foreign Affairs, a British colony. In 1869, 100,000 people lived on the island. [35]The period of World War II and the postwarThe main article for this section are: the Japanese Occupation in SingaporeJapanese Imperial Army marched across central Singapore after the British surrender.
During World War II, the Imperial Japanese Army invaded Malaya, ending the Battle of Singapore. The British were defeated in six days and handed should not invincible fortress to General Tomoyuki Yamashita on February 15, 1942. The delivery was called by the Prime Minister of the United Kingdom, Winston Churchill as "the worst disaster and largest surrender in history the United Kingdom". [36] Sook Ching massacre of ethnic Chinese after Singapore conquered claimed between 5,000 and 25,000 people. [37] Japan renames Singapore became Shōnantō (昭南 岛?), from the Japanese words "Showa no Jidai ni eta minami no shima" ("昭和 の 時代 に 得 た 南 の 島"?), or "southern island obtained in the Showa period", and occupied it until the British regained control of the island on 12 September 1945, one month after the Japanese surrender.
After the war, the British government allowed Singapore held its first general election in 1955 was won by the pro-independence candidate, David Marshall, head of the Labor Front became the Chief Minister.
For the sake of full self-government demands, Marshall led a delegation to London but was rejected by the British. He resigned after returning to Singapore and was replaced by Lim Yew Hock, whose policies then convinced the British. Singapore government granted full internal self with the prime minister and his Cabinet overseeing all government affairs except defense and foreign affairs.
Diadkaan election on May 30, 1959 by the People's Action Party won the election. Singapore instantly became a self-governing state within the Commonwealth on June 3, 1959, and Lee Kuan Yew was sworn in as the first prime minister of Singapore. [38] Then the Governor of Singapore, Sir William Codrington Goode Almond, served as the Yang di-Pertuan first country until December 3 1959. He was replaced by Yusof bin Ishak, later the first President of Singapore.
Singapore declared independence from Britain unilaterally in August 1963, [39] before joining the Federation of Malaysia in September along with Malaya, Sabah and Sarawak as the result of the Singapore 1962 Merger Referendum. Expelled Singapore from the Federation two years after heated ideological conflict between the Singapore PAP government and the federal government in Kuala Lumpur.Independence (since 1965)The main article for this section are: History of the Republic of Singapore
Singapore officially gained sovereignty on August 9, 1965. [8] Yusof bin Ishak was sworn in as president, and Lee Kuan Yew became the first prime minister of the Republic of Singapore.
In 1990, Goh Chok Tong replaces Lee as prime minister. During his reign, the country faced the 1997 Asian Financial Crisis, the SARS outbreak and terrorist threats by Jemaah Islamiyah. In 2004, Lee Hsien Loong, the eldest son of Lee Kuan Yew, prime minister of Singapore. [40] Among the well-known decision is a plan to open casinos to boost tourism. [41]Government and politics
Singapore is a parliamentary republic with a unicameral parliamentary system of government] Westminster representing various constituencies. Constitution of Singapore establishes representative democracy as the political system of the country. [42] People's Action Party (PAP) dominates the political process and has won control of Parliament in every election since becoming self-governing in 1959. [43] Freedom House called Singapore as "partly free "inside" the report Freedom in the World "and The Economist puts Singapore on the level of" hybrid regime ", the third of four ranked in the" Democracy Index ".
Executive power vested in a cabinet led by the prime minister. President of Singapore, historically a ceremonial position, given the right of veto in 1991 for a few key decisions such as the use of the national reserves and the appointment of judicial positions. Although the office is elected by popular vote of the people, only the 1993 elections ever held to date. Legislative branch of government held by the parliament. [44]
Parliamentary elections in Singapore have a plurality basis for group representation constituencies since the Parliamentary Elections Act amended in 1991. [45]
Members of Parliament (MP) consists of members elected, non-constituency and nominated. The majority of the MP elected through general elections on a first-past-the post and represents Single Member or Group Representation Konsituensi (GRC). [46]
Singapore several times entered as one of the countries with the lowest levels of corruption in the world by Transparency International. [47] [48]
Although Singapore law inherited from British law and British India, and includes many elements of English common law, in some cases out of the inheritance law since independence. An example is the trial by jury was abolished.
Singapore has laws and penalties that include judicial corporal punishment in the form of caning for offenses such as rape, violence, riots, drug use, vandalism of property, and some immigration offenses. [49] [50] Singapore also has a mandatory death penalty for murder The first level, smuggling drugs and firearms violations. [51] Amnesty International said that "a series of clauses in the Act Drug Misuse and Abuse Act Firearm contains allegations that are contrary to the rights of guilt is presumed innocent until proven guilty and eroding the right of fair trial, "and predicted that Singapore has" probably the highest execution rate in the world when compared to its population ". [52] The government said that Singapore has the sovereign right to determine the judicial system and impose something that is regarded as appropriate punishment. [53] The government has disputed Amnesty report in a few points. They said that in the five years to 2004, 101 Singaporeans and 37 foreigners have been executed, all but 28 people due to the violation of illegal drugs. [53] Amnesty said 408 executions between 1991 and 2003 from government and other sources of population as many as four million people. [52]
A survey by the Political and Economic Risk Consultancy (PERC) of the expatriate business executives in September 2008 found that those surveyed consider Hong Kong and Singapore have the best judicial system in Asia, with Indonesia and Vietnam the worst: Hong Kong's judicial system scored 1:45 scale (0 to 10 for the best and worst); Singapore with a score of 1.92, followed by Japan (3.50), South Korea (4.62), Taiwan (4.93), Philippines (6.10), Malaysia (6:47), India (6.50), Thailand (7.00), China (7.25), Vietnam (8.10) and Indonesia (8:26). [54] [55]
PERC commented that because the survey involved expatriate business executives rather than political activists, criteria like contracts and IPR protection is emphasized: "the general perception of expatriates is that local politics do not meet the legal way trade and criminal implemented". PERC noted that the Singapore top in the survey did not include political activists who criticize the People's Action Party (PAP) for using the courts to silence critics.
In November 2010, a Singapore court sentenced him to six weeks imprisonment British author, Alan Sheldrake for contempt of court in his book, "Once A Jolly Hangman: Singapore Justice In The Dock", based on interviews with former executioner trial and criticism of the death penalty in this country .

(2013) قبل 47 عاما اندلعت بعيدا عن سنغافورة وماليزيا، وأصبحت دولة ذات سيادة. من كان يظن، واستقلال الأراضي المدينة التي ستصبح واحدة من النمور الآسيوية هو نتيجة اشتباك بين الأجناس، خاصة بين العرقية الصينية ولغة الملايو، فيما رواه الجزء الخلفي BBC في يوليو 15، 2009.
منذ فترة طويلة، وكانت سنغافورة مستعمرة Srivijaya. في القرن 7-12، أكثر الناس يعرفون عنه تيماسيك. وتزدحم هذا المجال نظرا للأراضي الاستراتيجية. بعد يتلاشى السلطة Srivijaya وسلطنة جوهور المرفقة فورا وحكمت لفترة طويلة، منذ القرن 16th إلى 19.
إدارة المدينة لوضع نفسها على أنها مناطق للتجارة محايدة، على الرغم من الدول الأوروبية مثل البرتغال وإسبانيا بدء وصول المتداولة في جنوب شرق آسيا التوابل. بدأ سنغافورة لتغيير مصير عندما محافظ ستامفورد رافلز البريطاني توماس العامة التوصل إلى اتفاق مع السلطان حسين شاه، حاكم الجزيرة الصغيرة. البلد الملكة اليزابيث بناء قواعد والمدن رائد سنغافورة الحديثة.
في الحرب العالمية الثانية، واليابان وسنغافورة فازت انجلترا الهيمنة. في ذلك الوقت، بدأت بذور الشقاق بين الأجناس في الظهور. من مجموع السكان، تصل إلى أكثر من نصف المهاجرين الصينيين وتسابق كثير من الأحيان الحصول على وظيفة مع الملايو وهم السكان الأصليون.
في نهاية الحرب هزمت اليابان. عاد إلى إنجلترا في المنطقة ولإعطاء الحكم الذاتي للحالة الخاصة سنغافورة وماليزيا.
في انتخابات 1959 العامة، وانتخب لي كوان يو، وسياسي في المدينة الدولة رئيس مجلس الوزراء مؤثرة. كونها دول الكومنولث البريطانية لم تجلب الخير على الفور. حاول تضارب سباق، والاقتصاد، والفكر، خاصة أن العديد من الناشطين الشيوعيين من الصين إلى سنغافورة، مما هو ضرب هذا البلد الصغير من أعمال الشغب في كثير من الأحيان خلال الفترة من 1950s.
رؤية إنجلترا بدأ إهمال رعاية سنغافورة، رست اختيار قادة البلاد الأسد مع جيرانها.
في 31 أغسطس 1963، انضمت رسميا إلى سنغافورة اتحاد ماليزيا وصباح وساراواك مع.
لا شيء جيد يمكن إنكاره، زعيم ماليزيا على ما يبدو يتم تطبيق سياسة منح حقوق خاصة للbumiputera، والملايو العرقية. المساس العرقية هي أيضا تعج الحكومة في كوالالمبور تميز في كثير من الأحيان ضد المواطنين ذوي الأصول الصينية.
ونتيجة لذلك، وسنغافورة المحاصرين مرة أخرى في أعمال شغب بعد الشغب، أشد في عام 1964. الشعور بلد صغير يمكن أن يكون إلا مصدرا للعنف، أدلى البرلمان الماليزي في عام 1965 بقرار من المستغرب.
بتصويت من 126 مقابل 0، وافق جميع أعضاء البرلمان على الانسحاب من سنغافورة من اتحاد ماليزيا.
أصبحت سنغافورة هي الدولة الوحيدة في العالم أن الحرية ليست بسبب الرغبة نفسها. لي كوان يو، على الرغم من محاولة متفائل تواجه مشاكل عند التعامل مع mahaberat البلاد بعد الاستقلال. ارتفاع معدلات البطالة، والأحياء الفقيرة الجزيرة بأكملها تقريبا، وبطبيعة الحال، لا الموارد الطبيعية لملء خزائن الدولة.
بقبضة من حديد، وقال انه تدمير سنغافورة أصبحت واحدة من مدينة محترمة. يتم التخلص من الفساد، والتنمية رقي والنظافة حراسة جدا. لي كوان يو يريد المستثمرين الأجانب والتجار مثل العبور في البلاد.
الآن، الدولة يغطي سوى ربع واحد في جاكرتا أصبح من أكثر البلدان ازدهارا وتقدما في العالم.2011 تظهر البيانات أن يبلغ عدد سكان سنغافورة البالغ 4.8 مليون نسمة.الدخل القومي للفرد 41،430 $ أمريكي أو ما يعادل 373،000،000 روبية.في حين أن معدل البطالة في الدولة ليست سوى اثنين في المئة.
المحاضر الأول من التسوية في سنغافورة هي من AD 2nd القرن. [34] أعطى إيجار مشترك الجزيرة موقعا من Srivijaya في سومطرة، واسم تيماسيك في لغة جافا، والتي تعني "البحر البلدة. بين القرن 16th وبداية القرن 19th، أصبحت سنغافورة جزءا من سلطنة جوهور. في 1613، أحرق القراصنة البرتغالية التسوية عند مصب نهر سنغافورة وجزيرة أصبحت أقل دون أن يلاحظها أحد حتى القرنين التاليين.حكم الاستعمار البريطانيالمقالة الرئيسية لهذا القسم هي: تأسيس سنغافورة الحديثةانظر أيضا: الخارجية سنغافورة مضيق
في 28 يناير، 1819، هبطت توماس ستامفورد رافلز في الجزيرة الرئيسية في سنغافورة. وقع رافلز بعد رؤية إمكاناتها بوصفها استراتيجية يمزج التوجه إلى جنوب شرق آسيا، معاهدة مع السلطان حسين شاه نيابة عن شركة الشرق للتجارة البريطانية الهند في 6 فبراير، 1819 إلى تطوير الجزء الجنوبي من سنغافورة كمركز تجاري البريطانية والتسوية. [35]
حتى 1824، كان لا يزال سنغافورة إقليم يسيطر عليها سلطان الملايو. ثم، أصبحت هذه الأرض مستعمرة بريطانية على 2 أغسطس 1824 عندما جون Crawfurd، وساكن اخر سنغافورة، أدلى رسميا الجزيرة بأكملها والحكم البريطاني من خلال توقيع اتفاقية مع شاه سلطان حسين سلطان وTemenggong تفيد سلم إلى تجارة الهند الشرقية البريطانية شركة. في عام 1826، أصبحت سنغافورة جزءا من مضيق الشؤون الخارجية، مستعمرة بريطانية. في عام 1869، 100،000 شخص يعيشون في الجزيرة. [35]فترة الحرب العالمية الثانية وبعد الحرب علىالمقالة الرئيسية لهذا القسم هي: الاحتلال الياباني في سنغافورةسار الجيش الإمبراطوري الياباني في وسط مدينة سنغافورة بعد استسلام البريطانية.
خلال الحرب العالمية الثانية، غزت الجيش الإمبراطوري الياباني مالايا، وتنتهي معركة سنغافورة. هزم البريطانيون في ستة أيام وسلم القلعة ينبغي أن لا يقهر العامة تومويوكي ياماشيتا في 15 فبراير 1942. كان يسمى التسليم من قبل رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل بأنها "أسوأ كارثة وأكبر استسلام في تاريخ المملكة المتحدة". [36] وادعى مذبحة تشينغ سوك من العرقية الصينية بعد سنغافورة بين محتل و5،000 25،000 نسمة. [37] اليابان سنغافورة أصبح Shōnantō إعادة تسمية (昭南 岛؟)، من كلمات يابانية "شوا لا Jidai ني ايتا مينامي لا شيما" ("昭和 の 時代 に 得 た 南 の 島"؟)، أو "الجزيرة الجنوبية التي تم الحصول عليها في شوا الفترة "، واحتلتها حتى استعاد السيطرة البريطانية من الجزيرة في 12 سبتمبر 1945، بعد شهر من استسلام اليابان.
أصبح ديفيد مارشال، رئيس جبهة العمل بعد الحرب، سمحت الحكومة البريطانية عقدت سنغافورة وفاز انتخاباتها العامة الأولى في عام 1955 من قبل المرشح المؤيد للاستقلال، ورئيس الوزراء.
من أجل مطالب الحكم الذاتي الكامل، قاد مارشال وفدا إلى لندن لكنه رفض من قبل البريطانيين. استقال بعد عودته إلى سنغافورة وحلت محلها هوك يو ليم، لمن السياسات اقتناع ثم البريطانيين. منح الحكم الذاتي الكامل سنغافورة الداخلية مع رئيس الوزراء ومجلس وزرائه الإشراف على جميع الشؤون الحكومية باستثناء الدفاع والشؤون الخارجية.
فاز في الانتخابات Diadkaan في 30 مايو عام 1959 من قبل حزب العمل الشعبي في الانتخابات. سنغافورة أصبحت الدولة على الفور بالحكم الذاتي داخل الكومنولث في 3 يونيو عام 1959، وأدى اليمين الدستورية في لي كوان يو ورئيس الوزراء الأول في سنغافورة. [38] ثم خدم حاكم سنغافورة، السير وليام كودرينغتون غود اللوز، بوصفها البلد دى بيرتوان يانغ الأول حتى 3 ديسمبر 1959. وقد حل محله Yusof بن اسحاق، في وقت لاحق أول رئيس لسنغافورة.
أعلنت سنغافورة الاستقلال عن بريطانيا من جانب واحد في أغسطس 1963، [39] قبل أن ينضم إلى اتحاد ماليزيا في سبتمبر مع صباح، ماليزيا ساراواك ونتيجة للاستفتاء الاندماج سنغافورة عام 1962. طرد سنغافورة من الاتحاد بعد عامين من الصراع الفكري والأيديولوجي ساخنة بين الحكومة PAP سنغافورة والحكومة الاتحادية في كوالا لمبور.الاستقلال (منذ 1965)المقالة الرئيسية لهذا القسم هي: تاريخ جمهورية سنغافورة
اكتسبت السيادة رسميا سنغافورة في 9 آب، 1965. [8] وتولى بن اسحاق في Yusof رئيسا، وأصبح لي كوان يو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة.
في عام 1990، جوه تشوك تونغ يستبدل لي كرئيس للوزراء. خلال فترة حكمه، واجهت البلاد لعام 1997 الأزمة المالية الآسيوية، واندلاع السارس والتهديدات الإرهابية من قبل الجماعة الاسلامية. في عام 2004، لي هسين لونغ، وهو الابن الأكبر للي كوان يو، رئيس وزراء سنغافورة. [40] ومن بين القرارات المعروفة هي خطة لفتح الكازينوهات لتعزيز السياحة. [41]الحكومة والسياسة
سنغافورة هي جمهورية برلمانية مع نظام حكم برلماني مجلس واحد] وستمنستر التي تمثل مختلف الدوائر الانتخابية. دستور سنغافورة يؤسس الديمقراطية التمثيلية والنظام السياسي للبلد. [42] حزب العمل الشعبي (PAP) تهيمن على العملية السياسية وفاز السيطرة على البرلمان في كل انتخابات منذ توليه الحكم الذاتي في عام 1959. [43] بيت الحرية كما دعا سنغافورة "حرة جزئيا" داخل "حرية تقرير في العالم" والخبير الاقتصادي يضع سنغافورة على مستوى "النظام الهجين"، والثالث من أربعة في المرتبة "مؤشر الديمقراطية".
تناط السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء. رئيس سنغافورة، تاريخيا منصب شرفي، وبالنظر إلى حق النقض (الفيتو) في عام 1991 لاتخاذ قرارات رئيسية قليلة مثل استخدام الاحتياطي الوطني وتعيين المناصب القضائية. على الرغم من أن يتم انتخاب المكتب عن طريق التصويت الشعبي للشعب، إلا انتخابات 1993 التي عقدت حتى الآن من أي وقت مضى. السلطة التشريعية للحكومة التي عقدها البرلمان. [44]
الانتخابات البرلمانية في سنغافورة لها أساس التعددية لتمثيل الدوائر الانتخابية مجموعة القانون المعدل منذ الانتخابات البرلمانية في عام 1991. [45]
أعضاء البرلمان (MP) ويتكون من أعضاء منتخبين وغير الانتخابية والمرشحين. غالبية النائب المنتخب عن طريق الانتخابات العامة على موقع أول الماضي، ويمثل عضو واحد أو مجموعة التمثيل Konsituensi (GRC). [46]
دخلت عدة مرات سنغافورة باعتبارها واحدة من البلدان التي لديها أدنى مستويات الفساد في العالم من حيث الشفافية الدولية. [47] [48]
على الرغم من أن سنغافورة القانون الموروثة من القانون البريطاني والهند البريطانية، ويتضمن العديد من عناصر القانون العام الانكليزي، في بعض الحالات من قانون الميراث منذ الاستقلال. ومن الأمثلة على ذلك ألغيت المحاكمة أمام هيئة محلفين.
سنغافورة لديها قوانين والعقوبات التي تشمل العقوبة البدنية القضائية في شكل الضرب بالعصا على جرائم مثل الاغتصاب، والعنف، وأعمال الشغب، وتعاطي المخدرات، والتخريب للممتلكات، وبعض جرائم الهجرة. [49] [50] سنغافورة لديها أيضا عقوبة الإعدام الإلزامية بتهمة القتل المستوى الأول، تهريب المخدرات والأسلحة النارية الانتهاكات. [51] وقالت منظمة العفو الدولية إن "يفترض سلسلة من الأحكام في تعاطي قانون قانون المخدرات من سوء استخدام الأسلحة النارية ويتضمن ادعاءات التي تتعارض مع حقوق الذنب بريء حتى تثبت إدانته وتآكل الحق في محاكمة عادلة،" سنغافورة التي وتوقع و"على الارجح أعلى معدل التنفيذ في العالم بالمقارنة مع عدد سكانها". [52] وقالت الحكومة ان سنغافورة لديها الحق السيادي في تحديد وفرض النظام القضائي وهو ما يعتبر العقوبة المناسبة. [53] وكانت الحكومة قد شكك في تقرير منظمة العفو بضع نقاط. قالوا أنه في السنوات الخمس حتى عام 2004، أعدم 101 السنغافوريين والأجانب 37، ولكن كل 28 شخصا بسبب انتهاك المخدرات غير المشروعة. [53] قالت منظمة العفو الدولية إعدام 408 بين عامي 1991 و 2003 من مصادر حكومية وأخرى من السكان ما يقرب من أربعة ملايين شخص. [52]
وجدت دراسة لاستشارات المخاطر السياسية والاقتصادية (PERC) من رجال الأعمال المغتربين في سبتمبر 2008 أن الذين شملهم الاستطلاع النظر هونج كونج وسنغافورة لديها أفضل نظام قضائي في آسيا، مع اندونيسيا وفيتنام أسوأ: نظام هونج كونج القضائي سجل 1 : 45 الحجم (0 إلى 10 لأفضل وأسوأ)؛ سنغافورة برصيد 1.92 تليها اليابان (3.50)، كوريا الجنوبية (4.62)، تايوان (4.93)، والفلبين (6.10)، وماليزيا (6:47) والهند (6.50) وتايلند (7.00)، والصين (7.25)، وفيتنام (8.10) وإندونيسيا (8:26). [54] [55]
لأن PERC أن علق شمل المسح رجال الأعمال المغتربين بدلا من النشطاء السياسيين، ومعايير مثل العقود وحماية حقوق الملكية الفكرية وشدد على: "التصور العام للمغتربين هو أن السياسة المحلية لا تلبي بطريقة قانونية ويتم تنفيذ هذه التجارة الإجرامية". لاحظت أن PERC الأعلى سنغافورة في المسح لم يشمل النشطاء السياسيين الذين ينتقدون حزب العمل الشعبي (PAP) لاستخدام المحاكم لإسكات المنتقدين.
في نوفمبر 2010، حكمت عليه محكمة في سنغافورة بالسجن لمدة ستة أسابيع المؤلف البريطاني، آلان شيلدريك بتهمة ازدراء المحكمة في كتابه، "مرة واحدة في الجلاد جولي: العدل سنغافورة في قفص الاتهام"، استنادا إلى مقابلات مع محاكمة الجلاد السابق وانتقادات لل عقوبة الإعدام في هذا البلد.

=================================

=================================