Why are DAYAK PUNAN ignored ?

"Dayak Punan  are sons and daughters of the original East Kalimantan. They have basic rights such as education, health and population administration for the sake of a better future," said Abdul Djalil.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Why are the natives ignored, and prioritize transmigration from Java?



Members of Commission IV of the Council of East Kalimantan, H Abdul Fatah Djalil asked the provincial government more seriously address the problems facing the citizens of Dayak Punan Sajau, both in the village and the village Metun Sajau Binan, Eastern District of Tanjung Palas, Bulungan, especially in the matter of settlement.

Warga Dayak Punan Terusir dari hutan
Dayak Punan  people numbering about 70 families in the two villages, according to Abdul Djalil feel any discrimination treatment. For example, in the village whose citizens have difficulties when requested settlement, as has been done against the province of East Kalimantan origin migrants Java.

Though Punan people were the original inhabitants of Borneo. "Why do people even migrants who comes first? Residents Punan village Binan long-expected settlement. They no longer want to live nomadic. They need special attention," said Golkar Party politician, We (31/1).

Not to mention the issues of social status and service population against the Punan Dayak far behind compared to other Bulungan residents. Evident from the many Punan people around the village who do not have a Family Card (KK) or National Identity Card (KTP).

Difficulty to obtain formal education in schools in the area ensued. The reason is because they do not have birth certificates. Ironically, this condition has occurred since decades hereditary. "What will become of this nation's youth who can not attend school due to administrative reasons. This needs to be addressed seriously, not just dealt to the mouth frothing," said a member of parliament from the electoral district of East Kalimantan V Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau and Tana Tidung this.

That's why he's pushing the provincial government to help the Punan. "They are sons and daughters of the original East Kalimantan. They have basic rights such as education, health and population administration for the sake of a better future," said Abdul Djalil.


By: ethnicrunaway : Petualangan @dionwiyMengapa penduduk asli diabaikan,
dan memprioritaskan transmigrasi
asal Jawa ?

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, H Abdul Djalil Fatah meminta Pemprov lebih serius mengatasi permasalahan yang dihadapi warga Punan Sajau, baik itu di Desa Binan maupun Desa Metun Sajau, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, khususnya dalam soal permukiman.

Warga Dayak Punan yang berjumlah sekitar 70 KK di kedua desa tersebut, menurut Abdul Djalil merasa adanya diskriminasi perlakuan. Contohnya di Desa Binan yang warganya kesulitan saat minta permukiman, seperti yang sudah dilakukan Pemprov Kaltim terhadap warga transmigran asal Pulau Jawa.

Padahal warga Punan merupakan penduduk asli Kalimantan. "Kenapa malah warga transmigran yang didahulukan? Warga Punan di Desa Binan sudah lama mengharapkan permukiman. Mereka tidak lagi ingin hidup nomaden. Mereka perlu perhatian khusus," ucap politisi Partai Golkar ini, Kami(31/1).

Belum lagi persoalan status sosial dan pelayanan kependudukan terhadap warga Dayak Punan yang jauh tertinggal dibandingkan warga Bulungan lainnya. Terbukti dari banyaknya warga Punan di sekitar desa tersebut yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kesulitan untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah pun terjadi di daerah itu. Penyebabnya karena mereka tidak memiliki akta kelahiran. Ironisnya kondisi ini telah terjadi sejak puluhan tahun turun-temurun. "Apa jadinya generasi muda bangsa ini yang tidak bisa bersekolah karena alasan administrasi. Ini perlu dibenahi serius, bukan cuma dibincangkan sampai mulut berbusa-busa," kata anggota DPRD Kaltim dari Dapil V Tarakan, Bulungan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung ini.

Karena itulah dia mendorong Pemerintah Provinsi untuk membantu warga Punan. "Mereka putra-putri asli Kaltim. Mereka memiliki hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan demi masa depan yang lebih baik," tegas Abdul Djalil.

banuahujungtanah.wordpress.com