Dayak Punan Knocked out of the Indigenous Forest

Dayak Punan  Knocked out of the Indigenous Forest 
Dayak Punan Tersingkir dari Hutan Adat

Punan Dayak community is considered to be victims of land disputes with the company. This suggests that the location of the company's licensing procedure that does not match the exit of their own indigenous forest.
It was announced by the Chairman of Commission II Parliament of East Kalimantan Rusman Yaqub  after meeting representatives of indigenous Dayak Punan in East Kalimantan Council Office, City of Samarinda, Tuesday (13/3). "This proof of permits issued only on the table, but does not fit the reality on the ground. The government should know, in that area there are indigenous people who live, "said Rusman.
Society of Punan Dayak Punan village and Village Dulau Ujang, District Sekatak, Bulungan, East Kalimantan parliament had filed complaints related to the annexation of their ancestral forest area of ​​68,000 hectares by the timber company PT Intracawood Manufacturing. Previously, they reported the same to the Office of the Governor of East Kalimantan.
Rusman revealed, although PT Intracawood Manufacturing has a permit forest concessions (HPH) issued government does not mean the right of the people is ignored.
"The Dayak Punan were already living there before the company went. They should have been questioned, the company is even looking for a shortcut, "said Rusman.
According to the plan, the council will call the Office of Forest of East Kalimantan, Bulungan Government, and representatives of PT Intracawood Manufacturing to resolve land conflict issues in Punan village Dulau and Sonny's. "Next week we will have  meeting," said Rusman and Iwan.
Intracawood start reaching indigenous forest and Punan Dulau Ujang since 1988. Armed with permission from the Ministry of Forestry concessions, they controlled the Punan Dayak indigenous forests without socialization and approval from the local community.
Head of the Institute of Traditional Dayak Punan District Sekatak Jonidi Apan said, after the company entered, Punan Dayak communities are no longer able to hunt and forced to plant cassava and fishing in the river to make ends meet. Though Punan Dayak tribe is the usual hunting and gathering.
Mukhlis, Acting Division of Forestry, Department of Manage Social PT Intracawood, acknowledge, ban hunting and the use of forest products company posted was not intended for the Dayak Punan, but to people from outside the Punan Dulau and Sonny.

Dayak Punan Tersingkir dari Hutan Adat

Masyarakat Dayak Punan dinilai menjadi korban dalam konflik lahan dengan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pemberian izin lokasi kepada perusahaan tidak sesuai prosedur sehingga masyarakat tersingkir dari hutan adat mereka sendiri.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur Rusman Yaqub seusai menemui perwakilan masyarakat adat Dayak Punan di Kantor DPRD Kaltim, Kota Samarinda, Selasa (13/3). ”Ini bukti izin yang dikeluarkan hanya di atas meja, tetapi tak sesuai realitas di lapangan. Seharusnya pemerintah tahu, di areal itu ada masyarakat adat yang tinggal,” kata Rusman.

Masyarakat Dayak Punan dari Desa Punan Dulau dan Desa Ujang, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, ini mengadu ke DPRD Kaltim terkait pencaplokan hutan adat mereka seluas 68.000 hektar oleh perusahaan kayu PT Intracawood Manufacturing. Sebelumnya, mereka melaporkan hal serupa ke Kantor Gubernur Kaltim.

Rusman mengungkapkan, meskipun PT Intracawood Manufacturing sudah mengantongi izin hak pengusahaan hutan (HPH) yang diterbitkan pemerintah pusat bukan berarti hak masyarakat diabaikan.

”Masyarakat Dayak Punan itu sudah lebih dulu tinggal di sana sebelum perusahaan masuk. Seharusnya mereka ditanyai, ini malah perusahaan cari jalan pintas,” tutur Rusman.

Rencananya, DPRD Kaltim akan memanggil Dinas Kehutanan Kaltim, Pemerintah Kabupaten Bulungan, dan perwakilan PT Intracawood Manufacturing untuk menyelesaikan persoalan konflik lahan di Desa Punan Dulau dan Ujang ini. ”Minggu depan kami akan agendakan pertemuannya,” ucap Rusman dan Iwan.

Intracawood mulai merambah hutan adat Punan Dulau dan Ujang sejak 1988. Dengan berbekal izin HPH dari Kementerian Kehutanan, mereka menguasai hutan adat Dayak Punan tanpa ada sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat setempat.

Kepala Lembaga Adat Dayak Punan Kecamatan Sekatak Jonidi Apan mengungkapkan, setelah perusahaan masuk, masyarakat Dayak Punan tidak lagi dapat berburu dan terpaksa menanam singkong dan menangkap ikan di sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Padahal Dayak Punan merupakan suku yang biasa berburu dan meramu.

Mukhlis, Pelaksana Divisi Kehutanan Departemen Kelola Sosial PT Intracawood, mengakui, larangan berburu dan pemanfaatan hasil hutan yang dipasang perusahaan bukan ditujukan untuk masyarakat adat Dayak Punan, melainkan untuk warga dari luar Punan Dulau dan Ujang.(ILO)