RI = JAWA + MADURA “Perjanjian Linggajati"
======================================================================
PERJUANGAN WUJUDKAN NKRI DI MASA REVOLUSI
Sudah sejak lama kawasan yang kemudian dikenal dengan Indonesia menjadi tempat strategis dan menjadi tempat bertemunya banyak kepentingan dan kebudayaan. Indonesia, terletak di antara Benua Asia dan Australia. Menurut catatan M.C. Ricklefs dalam bukunya Sejarah
Indonesia Modern, 1200-2004, pada abad ke-19 terjadi persaingan begitu kuat di antara bangsa barat, khususnya Belanda dan Inggris untuk mendominasi wilayah yang sebelumnya dikenal dengan Nusantara, telah menyebabkan mereka melakukan sebuah kesepakatan.
Kesepatakan itu kemudian dikenal dengan “Perjanjian London”, ditandatangani antara wakil Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris pada 17 Maret 1824. Kesepakatan itu menjamin aktivitas Inggris dan Belanda di wilayah Asia Tenggara.
Secara khusus perjanjian itu mengatur, pertama, Lingkup kekuasaan Inggris ada di Semenanjung Malaka dan Belanda ada di wilayah Sumatera. Kedua, Malaka sebelumnya dikuasai Belanda dan pos-pos Belanda
yang ada di India diserahkan kepada Inggris. Ketiga, kedaulatan Inggris atas Singapura diakui Belanda, dan Bengkulu (di Sumatera) diserahkan kepada Belanda. “Perjanjian London” kemudian diumumkan melalui Staatsblad van Nederlandsch-Indie (Stb.) 1825 No. 19, terbit
dalam dua bahasa, bahasa Belanda dan Inggris. Tampaklah bahwa stabilitas dan keutuhan wilayah ini sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi Belanda dan Inggris.
Ketika Jepang menjalankan ekspansi militernya ke kawasan Asia Tenggara dan Pasifik, tentu didasari dengan pertimbangan ekonomis. Dua kawasan itu dikenal sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Oleh karena itu, menyatukan wilayah Asia Tenggara dan Pasifik, khususnya Indonesia, dalam wilayahnya menjadi sebuah keharusan. Ketika kekuasaan Jepang mulai menghilang, para pemimpin Indonesia sadar benar bahwa
keutuhan wilayah menjadi dasar pembentukan negara yang merdeka.
Dalam kesimpulan sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 11
Juli 1945, dengan Ketua Sidang: Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, menyebutkan ada tiga “aliran” besar menyangkut wilayah negara dalam sidang-sidang BPUPKI. Ketiga “aliran” itu mencakup:
Dengan memperhatikan batas-batas wilayahnya, yaitu: Hindia Belanda dahulu;
Hindia Belanda dahulu ditambah Borneo Utara, ditambah Papua, ditambah Timor
semuanya;
Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka, ditambah Borneo Utara ditambah Papua ditambah Timor, dan kepulauan sekelilingnya.
Ketiga “aliran” itu akan terus didiskusikan untuk menemukan rumusan bulat tentang wilayah negara, ketika di kemudian hari. Saat dipilih melalui pemungutan suara, ternyata
pilihan kedua mendapat pilihan terbanyak.
Berdasarkan pengumuman yang disampaikan oleh
Otto Iskandardinata, jumlah orang yang ikut pemungutan suara sebanyak 66 orang, dengan rincian pemilihan, no. 2 dipilih 39 orang, no. 1 dipilih 19 orang, no. 3 dipilih 6 orang, abstain
1 orang, dan lain-lain 1 orang.
2
© Subbagian Publikasi dan Dokumentasi
Arsip Nasional Republik Indonesia
Anggota BPUPKI sepakat bahwa wilayah Indonesia merdeka menurut BPUPKI adalah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau
sekitarnya.
Catatan tentang pelaksanaan sidang BPUPKI dapat dibaca dalam buku Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Buku ini berdasarkan arsip yang tersimpan di ANRI. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, masalah wilayah menjadi sesuatu yang tidak mudah dilepaskan oleh Pemerintah Belanda. Tidak ada pengakuan terhadap
kemerdekaan dari Pemerintah Belanda. Ketika “Perjanjian Linggajati” ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Belanda, bukan seluruh wilayah bekas
Hindia Belanda yang diakui sebagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hanya Jawa dan Madura yang diakui sebagai wilayah RI. Bahkan bentuk negara kesatuan masih jauh dari pengakuan Pemerintah Belanda. Saat Pemerintah RI dan Belanda berunding di Linggajati, sebenarnya asas federalisme-lah
yang diusung Pemerintah Belanda, sampai Perjanjian Renville (1948) disepakati. Daerah daerah di luar wilayah yang diakui Pemerintah Belanda pemerintahannya dibentuk dalam kerangka federalisme. Berdasarkan surat dari Regeering van Nederlandsch-Indie kepada Glen Abbey Esq., America’s Consulate General, Batavia pada 15 April 1948 disampaikan laporan tentang “Staatkundige Organisaties in Indonesie” (pembentukan organisasi organisasi di Indonesia).
Laporannya berisi:
Pertama, ada empat negara di Indonesia, yaitu:
Oost Indonesie (Indonesia Timur),
Oost Sumatra (Sumatra Timur),
Madoera, dan
West Java (Jawa Barat).
Kedua. Satu daerah istimewa, yaitu:
West Borneo (Borneo/Kalimantan Barat).
Ketiga.
Beberapa daerah otonom, yaitu:
Bangka,
Billiton (Belitung),
Riouw, Oost Borneo (Borneo/Kalimantan Timur),
Bandjar,
Groot Dajak (Dayak Besar),
Borneo Tenggara, KotaWaringin.
Data tentang pembentukan daerah-daerah tersebut dapat dibaca dalam Arsip Algemene Secretarie “Tempelaars” No. 93. Dalam berkas yang sama, kita akan mengetahui proses pembentukan pemerintahan di
daerah seperti disebutkan di atas. Rinciannya berisi, pertama, Oost Indonesie (Negara Indonesia Timoer) dibentuk berdasarkan ordonansi pada 24 Desember 1946, yang kemudian dimuat dalam Staatsblad 1946 No. 143. Kedua, Oost Sumatra (Negara Sumatera Timoer),
dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit (keputusan pemerintah) pada 8 Oktober 1947 No. 3, kemudian dimuat dalam Staatsblad 1947 No. 176. Ketiga, Madoera (Negara
Madoera), dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit pada 20 Februari 1948 No. 1, dimuat dalam Staatsblad 1948 No. 42.
Keempat,
West Java (Negara Djawa Barat, yang kemudian dikenal dengan Negara Pasoendan), dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit pada 26 Februari 1948 No. 1a,
kemudian dimuat dalam Staatsblad 1948 No. 52.
Kelima,
West Borneo (Daerah Istimewa Kalimantan Barat). Kedudukan pemerintahan ini diperkuat berdasarkan Staatsblad 1946 No.17.
Keenam,
Oost Borneo (Kalimantan Timoer). Pemerintahan di daerah ini dibentuk berdasarkan Staatsblad 1946 Nol 17. 3
© Subbagian Publikasi dan Dokumentasi
Arsip Nasional Republik Indonesia
Ketujuh,
Zuid Borneo (Borneo/Kalimantan Selatan), daerah ini terdiri, (A) Daerah Badjar, yang terdiri dari afdeeling Bandjarmasin dan Hoeloe Soengei. Dibentuk berdasarkan
Gouvernementsbesluit pada 14 Januari 1948 No. 1, dimuat dalam Staatsblad 1948 No. 14. (B) Groot Dajak (Dajak Besar), dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit pada 7
Desember 1946 No. 10, kemudian dimuat dalam Staatsblad 1946 No. 134. (C) Midden Borneo, dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit pada 8 Januari 1947 No. 2, yang
kemudian dimuat dalam Staatsblad 1947 No. 3. Sejak 27 Maret 1947 daerah ini dikenal dengan federasi daerah dengan nama “Borneo Tenggara”. (D) Kota Waringin. Kedelapan,
Bangka, Billiton en Riouw, dibentuk berdasarkan Gouvernementsbesluit pada 12 Juli 1947
No. 7, 8, dan 9, yang dimuat dalam Staatsblad 1947 No. 123, 124, dan 125.
Melalui pembentukan daerah-daerah tersebut, dalam kerangka federalisme tentunya, sebenarnya Pemerintah Belanda masih ingin memiliki pengaruh dan mengatur wilayah Indonesia. Format seperti itu terus berlanjut sampai hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) ditandatangani.
Dalam konteks kewilayahan, muncul masalah baru, yaitu posisi Papua. Setelah kesepakatan KMB ditandatangani dan dijalankan, masalah Papua tetap menjadi
ganjalan hubungan Indonesia-Belanda. Agak aneh memang sikap Belanda, sejak awal Papua disebut “menjadi pinggiran proyek Hindia Belanda”, demikian pernyataan R.E. Elson dalam bukunya The Idea of Indonesia: Sejarah Pemikiran dan Gagasan. Selalu dipinggirkan,
sekaligus dipermasalahkan ketika akan dipersatukan dengan Indonesia. Dalam masalah status Papua terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno dan van Mook.
Soekarno menyebut bahwa wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke, sedangkan van Mook menyebut bahwa wilayah pertama di Hindia Belanda yang dibebaskan
dari pendudukan Jepang adalah wilayah kami. Seperti diketahui bahwa wilayah Papua adalah
wilayah yang paling awal dibebaskan oleh Pasukan Sekutu dari kekuasaan Jepang. Di bagian lain Elson menyebut Anak Agung Gde Agung dengan tegas menyebut bahwa “Papua tak bisa dilepaskan dari wilayah Indonesia”. Pernyataan itu dipertegas bahwa “ikatan yang
menyatukan Papua dengan Indonesia tidak berbeda dengan ikatan yang menyatukan daerahdaerah Indonesia lainnya”. Pada periode awal kemerdekaan, mewujudkan NKRI merupakan pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Ketika seluruh wilayah Indonesia sudah bisa dipersatukan, bukan berarti perjuangan mewujudkan keutuhan NKRI juga berhenti. Mungkin sekali, keutuhan NKRI merupakan “proyek yang tidak pernah berhenti”. Setiap periode memiliki tantangannya sendiri.
---------------------------------------------------------------------------------
It has long been the area that became known as Indonesia became a strategic place and a meeting place for a lot of interests and cultures. Indonesia, located between Asia and Australia. According to records M.C. Ricklefs in his History Modern Indonesia, 1200-2004, in the 19th century rivalry is so strong among western nations, especially the Dutch and British to dominate the region formerly known as the Archipelago, has caused them to do a deal.
A deal that became known as the "London Agreement", signed between the representatives of the Netherlands and the United Kingdom on March 17, 1824. The deal ensures British and Dutch activities in Southeast Asia.
In particular the agreement set, first, scope of British rule in the Malay Peninsula and the Netherlands in the area of Sumatra. Second, previously controlled Malacca Dutch and Dutch posts which was handed over to British India. Third, Singapore recognized British sovereignty over the Netherlands, and Bengkulu (Sumatra) handed over to the Dutch. "London Agreement" was announced via Gazette van Nederlandsch-Indie (Stb.) 1825 No.. 19, published
in two languages, Dutch and English. It could be seen that the stability and territorial integrity is affecting the economic stability of the Netherlands and the UK.
When the Japanese military expansion runs into Southeast Asia and the Pacific, of course, based on the economic considerations. Two of the region is known as an area rich in natural resources. Therefore, bringing together Southeast Asia and the Pacific region, particularly Indonesia, the territory became a necessity. When Japan began to dissipate power, the leaders of Indonesia was aware that be the basis of the territorial integrity of an independent country.
In the conclusion of the second trial Investigation Agency Business Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI) at 11
July 1945, the Chairman of the meeting: Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, says there are three "streams" major concerns in the country BPUPKI sessions. The three "streams" include:
Having regard to the boundaries of the region, namely:
the Dutch Indies;
Dutch Indies plus North Borneo, Papua plus, plus Timor all;
Malacca Dutch Indies plus, plus plus Papua North Borneo plus Timor, and the islands around it.
The three "streams" that will be discussed to find a formulation of the country round about, when at a later date. When selected by voting, it turns out
The second option gets the most preferred.
Based on the announcement made by Otto Iskandardinata, the number of people who come to a vote as many as 66 people, with details of the election, no. 2 elected 39 people, no. 1 selected 19 people, no. 3 selected 6 people, abstain
1 person, etc. 1 person.
2
© Subdivision Publication and Documentation
National Archives of the Republic of Indonesia
BPUPKI members agreed that the region is independent Indonesia by the Dutch East Indies BPUPKI plus Malaya, North Borneo, Papua, Portuguese Timor, and the islands surroundings.
Notes on the implementation of the trial can be read in the book BPUPKI Session Minutes Investigation Agency Efforts Preparation of Indonesian Independence (BPUPKI). This book is based on archives stored at ANRI. After the proclamation of independence was played, the problem areas to be something that is not easily released by the Dutch Government. There is no recognition of
independence from the Dutch Government. When "Linggajati Agreement" signed by the Government of Indonesia (GoI) and the Government of the Netherlands, not the entire territory of the former
Dutch East Indies were recognized as the territory of the Republic of Indonesia (Republic of Indonesia).
Just Java and Madura were recognized as areas of Indonesia. Even the unitary form of the state is still far from the Dutch Government recognition. When the Government of Indonesia and the Netherlands conferred on Linggajati, actually was the principle of federalism
that brought the Dutch Government, to the Renville Agreement (1948) agreed. The area outside the area that recognized the Dutch government set up within the framework of federalism. Based on a letter from van Nederlandsch-Indie Regeering to Glen Abbey Esq., America's Consulate General, Batavia on 15 April 1948 delivered a report on "Staatkundige Organisaties in Indonesie" (formation of organizations in Indonesia).
The report contains:
First, there are four countries in Indonesia, namely:
Indonesie Oost (East Indonesia),
Sumatra Oost (East London),
Madoera, and
West Java (Jawa Barat).
Second. A special regions, namely:
West Borneo (Borneo / Kalimantan Barat).
Third.
Some autonomous regions, namely:
Bangka,
Billiton (Pacific Islands),
Riouw, Oost Borneo (Borneo / Kalimantan Timur),
Bandjar,
Dajak Groot (Dayak Besar),
East Borneo, Kota Waringin.
Data on the establishment of these areas can be found in the Archive Algemene Secretary "Tempelaars" No.. 93. In the same file, we will know the process of government formation in areas as mentioned above. The details are contained, first, Oost Indonesie (Indonesia Country Timoer) was established by ordinance on December 24, 1946, which was then published in the State Gazette No. 1946. 143. Second, Oost Sumatra (Sumatra Timoer State), formed by Gouvernementsbesluit (government decree) on October 8, 1947 No. 3, then published in the State Gazette No. 1947. 176. Third, Madoera (State Madoera), established by Gouvernementsbesluit on February 20, 1948 No. 1, published in the Gazette No. 1948. 42.
Fourth, West Java (State of West Java, which was then known as the State Pasoendan), established by Gouvernementsbesluit on February 26, 1948 No. 1a,
then published in the State Gazette No. 1948. 52.
Fifth, West Borneo (West Kalimantan Special Region). Seat of government is strengthened by Gazette 1946 17.
Sixth, Oost Borneo (Kalimantan Timoer). Government in this area established under Statute 1946 Zero 17. 3
© Subdivision Publication and Documentation
National Archives of the Republic of Indonesia
Seventh, Zuid Borneo (Borneo / Kalimantan Selatan), this region comprises, (A) Badjar area, which consists of Afdeeling Bandjarmasin and Hoeloe Soengei. Formed by Gouvernementsbesluit on January 14, 1948 No. 1, published in the Gazette No. 1948. 14. (B) Dajak Groot (Dajak Large), established by Gouvernementsbesluit at 7 December 1946 No.. 10, then published in the State Gazette No. 1946. 134. (C) Midden Borneo, formed by Gouvernementsbesluit on January 8, 1947 No. 2, which then published in the State Gazette No. 1947. 3. Since March 27, 1947 the area was known for its regional federation under the name "East of Borneo". (D) K. cities.
Eighth, Bangka, Billiton en Riouw, formed by Gouvernementsbesluit on July 12, 1947
No. 7, 8, and 9, as published in the State Gazette No. 1947. 123, 124, and 125.
Through the establishment of these areas, in the framework of federalism, of course, in fact the Dutch government still wants to have influence and regulate the territory of Indonesia. Such a format continued until the results of the Round Table Conference (RTC) was signed.
In the regional context, new problems arise, namely the position of Papua. Once the agreement is signed and executed KMB, Papua remains a problem
wedge relations between Indonesia and the Netherlands. Rather strange indeed Dutch attitudes, since the beginning of Papua called "a suburban project the Dutch Indies", according to the RE Elson in his book The Idea of Indonesia: The History of Thought and Ideas. Always marginalized,
at a time when the issue will be united with Indonesia. On the issue of the status of Papua there is a difference of views between Sukarno and van Mook.
Sukarno said that Indonesia is the region from Sabang to Merauke, while van Mook said that the first region in the Dutch East Indies were freed
of the Japanese occupation was our territory. As it is known that Papua is
The earliest areas liberated by the Allies of Japanese rule. In other parts Elson called Anak Agung Gde Agung clearly mentioned that "can not be separated from the Papua region of Indonesia". The statement emphasized that "bond
unite Papua with Indonesia is no different from areas where there is a bond that unites other Indonesia ". In the early period of independence, realizing Homeland is a job that never stops. When all parts of Indonesia has been able to be united, that does not mean the struggle to realize integrity of the Republic also stopped. Maybe once, integrity of the Republic is a "project that never stops". Each period has its own challenges.
========================================================================
Het is al lang het gebied dat bekend werd als Indonesië werd een strategische plaats en een ontmoetingsplaats voor veel belangen en culturen. Indonesië, gelegen tussen Azië en Australië. Volgens de gegevens M.C. Ricklefs in zijn Geschiedenis
Modern Indonesië, 1200-2004, in de 19e eeuw rivaliteit is zo sterk onder westerse landen, met name de Nederlandse en Britse de regio vroeger bekend als de Archipelago domineren, heeft veroorzaakt om een deal te doen.
Een deal die bekend werd als de "Overeenkomst van Londen", ondertekend door de vertegenwoordigers van Nederland en het Verenigd Koninkrijk op 17 maart 1824. De deal zorgt ervoor dat Britse en Nederlandse activiteiten in Zuidoost-Azië.
In het bijzonder de overeenkomst set voor eerste, de reikwijdte van de Britse overheersing in het Maleisisch schiereiland en Nederland op het gebied van Sumatra. Ten tweede, die van tevoren op Malakka Nederlands en Nederlands posts
die werd overhandigd aan Brits-Indië. Ten derde, Singapore erkende Britse soevereiniteit over Nederland, en Bengkulu (Sumatra) overgedragen aan de Nederlanders. "London Agreement" werd aangekondigd via Gazette van Nederlandsch-Indie (Stb.) 1825 No. 19, gepubliceerd
in twee talen, Nederlands en Engels. Het was te zien dat de stabiliteit en de territoriale integriteit wordt de economische stabiliteit van Nederland en het Verenigd Koninkrijk van invloed zijn.
Toen de Japanse militaire expansie loopt in Zuidoost-Azië en de Stille Oceaan, natuurlijk, op basis van de economische overwegingen. Twee van de regio staat bekend als een gebied dat rijk is aan natuurlijke hulpbronnen. Daarom, het samenbrengen van Zuidoost-Azië en de Pacific regio, met name Indonesië, het grondgebied werd een noodzaak. Toen Japan begon aan de macht verdrijven, de leiders van Indonesië was zich ervan bewust dat
de basis van de territoriale integriteit van een onafhankelijk land.
In de conclusie van het tweede proces Investigation Agency Zakelijk Voorbereiding van de Indonesische Onafhankelijkheid (BPUPKI) op 11
Juli 1945 de voorzitter van de vergadering: Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, zegt dat er drie "streams" grote bezorgdheid in het land BPUPKI sessies. De drie "stromen" omvatten:
Gelet op de grenzen van de regio, te weten: Nederlands-Indië;
Nederlands-Indië plus Noord-Borneo, Papua plus, plus-Timor
allen;
Malacca Nederlands-Indië plus, plus, plus Papua Noord-Borneo plus-Timor en de eilanden eromheen.
De drie "stromen" die besproken worden om een formulering van het land ronde vind, als later. Indien geselecteerd door te stemmen, zo blijkt
De tweede optie heeft de meeste voorkeur.
Op basis van de aankondiging van
Otto Iskandardinata, het aantal mensen die komen om een stemming maar liefst 66 mensen, met vermelding van de verkiezingen, nee. 2 verkozenen 39 mensen, nee. 1 geselecteerde 19 mensen, nee. 3 geselecteerde 6 personen, onthouden
1 persoon, enz. 1 persoon.
2
© Onderverdeling Publicatie en documentatie
Nationaal Archief van de Republiek Indonesië
BPUPKI leden het erover eens dat de regio is onafhankelijk Indonesië door de Nederlands-Indië BPUPKI plus Malaya, Noord-Borneo, Papua, Portugees Timor, en de eilanden
omgeving.
Opmerkingen over de uitvoering van de proef is te lezen in het boek BPUPKI Session Minuten Investigation Agency inspanningen Voorbereiding van de Indonesische Onafhankelijkheid (BPUPKI). Dit boek is gebaseerd op de archieven bewaard bij ANRI. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid werd gespeeld, om het probleem gebieden zijn iets dat niet gemakkelijk wordt vrijgegeven door de Nederlandse regering. Er is geen erkenning
onafhankelijkheid van de Nederlandse regering. Wanneer "Linggajati overeenkomst" ondertekend door de regering van Indonesië (RvI) en de regering van Nederland, niet het gehele grondgebied van de voormalige
Nederlands-Indië werden erkend als het grondgebied van de Republiek Indonesië (Republik Indonesia).
Gewoon Java en Madoera werden erkend als gebieden van Indonesië. Zelfs de unitaire vorm van de staat is nog ver verwijderd van de Nederlandse regering erkenning. Toen de regering van Indonesië en Nederland verleende Linggajati, eigenlijk was het principe van het federalisme
dat bracht de Nederlandse regering, de Renville-overeenkomst (1948) overeengekomen. Het gebied buiten het gebied dat de Nederlandse overheid opgericht in het kader van het federalisme erkend. Op basis van een brief van van Nederlandsch-Indie Regeering naar Glen Abbey Esq., Amerika's Consulaat-Generaal, Batavia op 15 april 1948 een verslag over "Staatkundige Organisaties in Indonesie" (vorming van organisaties in Indonesië).
Het rapport bevat:
Ten eerste zijn er vier landen in Indonesië, namelijk:
Indonesie Oost (Oost-Indonesië),
Sumatra Oost (Oost-Londen),
Madoera en
West-Java (Jawa Barat).
Tweede. Een speciale gebieden, namelijk:
West-Borneo (Borneo / Kalimantan Barat).
Derde.
Sommige autonome regio's, te weten:
Bangka,
Billiton (Pacific Islands),
Riouw, Oost Borneo (Borneo / Kalimantan Timur),
Bandjar,
Dajak Groot (Dayak Besar),
Oost-Borneo, Kota Waringin
Gegevens over de oprichting van deze gebieden zijn te vinden in het Archief Algemene Secretaris "Tempelaars" Nee. 93. In hetzelfde bestand, zullen we weten het proces van kabinetsformatie in
gebieden zoals hierboven vermeld. De gegevens zijn te beginnen werd Oost Indonesie (Indonesië Land Timoer), opgericht bij verordening op 24 december 1946, die vervolgens werd gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1946. 143. Ten tweede, Oost Sumatra (Sumatra Timoer Staat),
gevormd door Gouvernementsbesluit (regeringsbesluit) op 08 oktober 1947 No 3, dan gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1947. 176. Derde Madoera (State
Madoera), opgericht door Gouvernementsbesluit op 20 februari 1948 No 1, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1948. 42.
Vierde
West-Java (Staat van West-Java, die vervolgens werd bekend als de staat Pasoendan), opgericht door Gouvernementsbesluit op 26 februari 1948 No 1a,
vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant
nr. 1948. 52.
Vijfde,
West-Borneo (West Kalimantan Speciale Gewest). Zetel van de regering wordt versterkt door Gazette 1946 17.
Zesde,
Oost Borneo (Kalimantan Timoer). Regering op dit gebied vastgesteld in het kader Statuut 1946 Zero 17. 3
© Onderverdeling Publicatie en documentatie
Nationaal Archief van de Republiek Indonesië
Zevende,
Zuid Borneo (Borneo / Kalimantan Selatan), dit gebied omvat (A) Badjar gebied dat bestaat uit Afdeeling Bandjarmasin en Hoeloe Soengei. Gevormd door
Gouvernementsbesluit op 14 januari 1948 No 1, gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1948. 14. (B) Dajak Groot (Dajak Large), opgericht door Gouvernementsbesluit op 7
December 1946 Nr. 10, dan gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1946. 134. (C) Midden Borneo, gevormd door Gouvernementsbesluit op 8 januari 1947 No 2, waarin
vervolgens gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1947. 3. Sinds 27 maart 1947 de ruimte stond bekend om zijn regionale federatie onder de naam "East of Borneo". (D) K. steden. Achtste,
Bangka, Billiton en Riouw, gevormd door Gouvernementsbesluit op 12 juli 1947
Nee. 7, 8, en 9, zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr. 1947. 123, 124, en 125.
Door de oprichting van deze gebieden, in het kader van het federalisme, natuurlijk, in feite de Nederlandse overheid wil nog steeds invloed hebben en het grondgebied van Indonesië te reguleren. Een dergelijk formaat voortgezet tot de resultaten van de Ronde Tafel Conferentie (RTC) werd ondertekend.
In de regionale context, nieuwe problemen ontstaan, namelijk de positie van de Papoea. Zodra de overeenkomst is ondertekend en uitgevoerd KMB, Papoea nog steeds een probleem
wig betrekkingen tussen Indonesië en Nederland. In plaats inderdaad vreemd Nederlandse houding, sinds het begin van Papua 'een suburbane project Nederlands-Indië ", aldus de RE Elson in zijn boek The Idea of Indonesië: De geschiedenis van het denken en ideeën. Altijd gemarginaliseerd,
op een moment dat de kwestie zal worden verenigd met Indonesië. Over de kwestie van de status van Papua is er een verschil van mening tussen Soekarno en van Mook.
Soekarno zei dat Indonesië is de regio van Sabang tot Merauke, terwijl van Mook zei dat de eerste regio in Nederlands-Indië werden bevrijd
van de Japanse bezetting was ons grondgebied. Zoals bekend is dat Papoea
De vroegste gebieden bevrijd door de geallieerden van de Japanse overheersing. In andere delen Elson genaamd Anak Agung Gde Agung duidelijk vermeld dat "niet kan worden gescheiden van de Papua regio van Indonesië". De verklaring benadrukte dat "bond
verenigen Papua met Indonesië is niet anders uit gebieden waar sprake is van een band die andere Indonesië "verenigt. In de vroege periode van de onafhankelijkheid, het realiseren van Homeland is een baan die nooit stopt. Wanneer alle delen van Indonesië heeft kunnen worden verenigd, dat betekent niet dat de strijd om te beseffen integriteit van de Republiek ook gestopt. Misschien een keer, integriteit van de Republiek is een "project dat nooit stopt". Elke periode heeft zijn eigen uitdagingen.
========================================================================
Oleh: Langgeng Sulistyo Budi(Majalah ARSIP Edisi 56/ http://www.anri.go.id/data/artikel_data/c5e5a5518c61d51e4d7b264751cc8987.pdf )
_________________________________________________________________________________
No comments:
Post a Comment