Sipadan dan Ligitan
Kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia secara resmi pada 2002 bukanlah merupakan suatu kehilangan, tetapi lebih pada kegagalan Indonesia untuk memiliki, kata Sejarahwan dari Universitas Diponegoro Dr Singgih Tri Sulistiono.
"Sipadan dan Ligitan memang belum dimasukkan ke peta oleh Belanda, negara penjajah Indonesia di masa lalu," kata Singgih pada Bedah Buku "NKRI dari Masa ke Masa" yang diluncurkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), di Cibinong, Bogor, Rabu.
Bahkan pada UU No 4/Prp/1960 Indonesia tidak mencantumkan dua pulau itu sebagai bagian dari wilayah NKRI hingga Indonesia dan Malaysia kemudian membawanya ke Mahkamah Internasional pada 1998, tambahnya.
Sementara Inggris, penjajah Malaysia, terbukti telah melakukan tindakan administratif secara nyata di pulau itu, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung dan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930.
Dengan demikian, lanjut dia, kasus khusus Sipadan dan Ligitan tak perlu jadi hal yang mendasari kekhawatiran Indonesia akan kemungkinan kehilangan pulau lainnya.
Sementara itu, plt Kepala Pusat Batas Wilayah Peta NKRI BIG Dr Khafid mengatakan, sepanjang 2012 telah dilakukan perundingan batas wilayah maritim dengan lima negara yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina dan Palau.
Masalah paling kompleks adalah dengan Malaysia dimana ada empat lokasi batas laut yang masih belum sepakat, yakni wilayah teritorial di Ambalat, Laut Sulawesi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Tanjung Datu, Serawak-Kalbar di Laut China Selatan, ZEE di Selat Singapura bagian timur dan ZEE di Selat Malaka.
Demikian pula batas laut dengan Filipina yang mencakup masalah teritorial dan ZEE, dengan Singapura masalah teritorial, sedangkan dengan Vietnam dan Palau masalah ZEE.
Sedangkan dengan lima negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia yakni India dan Thailand, keduanya belum mau berunding, Papua Nugini dan Timor Leste yang belum dijadwalkan serta dengan Australia yang sudah selesai namun belum diratifikasi oleh DPR sehingga belum berlaku.
"Batas laut dengan Australia di Selat Timor, DPR memang belum meratifikasi karena Indonesia melihat hasilnya tidak adil dan merugikan Indonesia, berhubung pada saat kesepakatan banyak unsur seperti unsur politis dan lainnya yang mempengaruhi," katanya.
Sedangkan perbatasan darat, Indonesia masih memiliki masalah dengan Timur Leste, Papua Nugini dan Malaysia di 10 titik dari sepanjang 2.004 km perbatasan Kalimantan dengan Serawak dan Sabah, termasuk perbatasan di Pulau Sebatik, ujarnya.
Bedah buku itu selain dihadiri Kepala BIG Dr Asep Karsidi, juga
dihadiri kalangan pejabat Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Dinas Survei dan Pemetaan Udara (Dispotrud) TNI AU, dan Dinas Hidrodinamika dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL.
=================================
Ownership island of Sipadan and Ligitan by Malaysia officially in 2002 is not a loss, but rather the failure of Indonesia to have, says historian from the University of Diponegoro Dr. Singgih Tri Sulistiono.
"Sipadan and Ligitan did not put the map by the Dutch, the Indonesian colonizers in the past," said Singgih the Book "Homeland from Time to Time" launched by the Geospatial Information Agency (BIG), in Cibinong, Bogor, on Wednesday.
Even at Law 4/Prp/1960 Indonesia does not include the two islands as part of the Homeland to Indonesia and Malaysia and then take it to the International Court in 1998, he added.
While British colonial Malaysia, proved to have real administrative action on the island, such as the issuance of birds and wildlife protection ordinance levies a tax on the collection of turtle eggs since 1930.
Thus, he continued, a special case of Sipadan and Ligitan not have to be the underlying concern that Indonesia will likely lose the other islands.
Meanwhile, the Acting Head of Homeland Boundary Map BIG Dr Khafid said negotiations have been conducted throughout the 2012 maritime borders with five countries, namely Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines and Palau.
The most complex problem is to Malaysia, where there are four locations maritime border still do not agree, the territory in Ambalat, Celebes Sea, Exclusive Economic Zone (EEZ) in Tanjung Datu, Sarawak-West Kalimantan in the South China Sea, Exclusive Economic Zone in the eastern Singapore Strait and EEZ in the Strait of Malacca.
Similarly maritime border with the Philippines which covers territorial and EEZ, with Singapore territorial problem, whereas the problem with Vietnam and Palau EEZ.
While the other five countries bordering the Indian ocean with Indonesia and Thailand, both of which have not been willing to negotiate, Papua New Guinea and Timor Leste and Australia have not been scheduled and completed but not yet ratified by the parliament so as not valid.
"The boundary with Australia in the Timor, the House does not yet ratified by Indonesia see the result is unfair and detrimental to Indonesia, since at the time the deal many elements such as political and other elements that influence," he said.
While land border, Indonesia still has problems with East Timor, Papua New Guinea and Malaysia on 10 points from along the 2004 km border with Kalimantan, Sarawak and Sabah, including Sebatik Island border, he said.
Surgical book apart attended Head BIG Dr Asep Karsidi, also attended by officials of the Army Topographic Directorate (Dittopad), Department of Surveying and Mapping Air (Dispotrud) Air Force, and the Department of Hydrodynamics and Oceanography (Dishidros) Navy.
____________________________________________
Eigendom eiland Sipadan en Ligitan door Maleisië officieel in 2002 is geen verlies, maar het falen van Indonesië te hebben, zegt historicus van de Universiteit van Diponegoro Dr Singgih Tri Sulistiono.
"Sipadan en Ligitan niet de kaart gezet door de Nederlandse, de Indonesische kolonisten in het verleden", zei Singgih het Boek "Homeland van tijd tot tijd" gelanceerd door de Geospatial Information Agency (BIG), in Cibinong, Bogor, op woensdag.
Zelfs bij wet 4/Prp/1960 Indonesië niet, dan de twee eilanden als onderdeel van de Homeland naar Indonesië en Maleisië op te nemen en neem het mee naar het Internationaal Gerechtshof in 1998, voegde hij eraan toe.
Terwijl Britse koloniale Maleisië, bleek om echte administratieve handeling op het eiland, zoals de uitgifte van vogels en wilde dieren bescherming verordening heft een belasting op het verzamelen van schildpadeieren sinds 1930 hebben.
Zo ging hij verder, een speciaal geval van Sipadan en Ligitan niet de onderliggende bezorgdheid dat Indonesië zal waarschijnlijk de andere eilanden verliezen.
Ondertussen, de waarnemend hoofd van Homeland Boundary Kaart BIG Dr Khafid zei onderhandelingen zijn gevoerd door de 2012 zeegrenzen met vijf landen, namelijk Maleisië, Singapore, Vietnam, de Filippijnen en Palau.
De meest complexe probleem is naar Maleisië, waar er vier locaties maritieme grens nog steeds niet eens is, het grondgebied Ambalat, Celebes Sea, Exclusieve Economische Zone (EEZ) in Tanjung Datu, Sarawak-West Kalimantan in de Zuid-Chinese Zee, exclusieve economische zone in het oosten van Singapore Strait en EEZ in de Straat van Malakka.
Ook de maritieme grens met de Filippijnen, die territoriale en EEZ, bedekt met Singapore territoriale probleem, terwijl het probleem met Vietnam en Palau EEZ.
Terwijl de andere vijf landen rond de Indische Oceaan met Indonesië en Thailand, die beide niet bereid zijn geweest om te onderhandelen, Papoea-Nieuw-Guinea en Oost-Timor en Australië zijn niet gepland en afgerond, maar nog niet geratificeerd door het parlement, zodat er geen geldig.
"De grens met Australië in de Timor, het Huis nog niet geratificeerd door Indonesië ziet het resultaat is oneerlijk en schadelijk voor Indonesië, omdat op het moment dat de deal vele elementen, zoals politieke en andere elementen die van invloed zijn," zei hij.
Terwijl landgrens, nog steeds Indonesië problemen met Oost-Timor, Papoea-Nieuw-Guinea en Maleisië heeft op 10 punten uit langs de 2004 km lange grens met Kalimantan, Sarawak en Sabah, met inbegrip van Sebatik Island grens, zei hij.
Chirurgische boek apart bijgewoond Hoofd BIG Dr Asep Karsidi, ook bijgewoond door ambtenaren van het leger Topografische Directorate (Dittopad), afdeling van de landmeetkunde en in kaart brengen Air (Dispotrud) Air Force, en het ministerie van Hydrodynamica en Oceanografie (Dishidros) Navy.
=================================
(http://www.antaranews.com/berita/348276/sejarawan-kasus-sipadan-ligitan-kegagalan-memiliki- D009/Z002)
Kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia secara resmi pada 2002 bukanlah merupakan suatu kehilangan, tetapi lebih pada kegagalan Indonesia untuk memiliki, kata Sejarahwan dari Universitas Diponegoro Dr Singgih Tri Sulistiono.
"Sipadan dan Ligitan memang belum dimasukkan ke peta oleh Belanda, negara penjajah Indonesia di masa lalu," kata Singgih pada Bedah Buku "NKRI dari Masa ke Masa" yang diluncurkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), di Cibinong, Bogor, Rabu.
Bahkan pada UU No 4/Prp/1960 Indonesia tidak mencantumkan dua pulau itu sebagai bagian dari wilayah NKRI hingga Indonesia dan Malaysia kemudian membawanya ke Mahkamah Internasional pada 1998, tambahnya.
Sementara Inggris, penjajah Malaysia, terbukti telah melakukan tindakan administratif secara nyata di pulau itu, berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung dan pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930.
Dengan demikian, lanjut dia, kasus khusus Sipadan dan Ligitan tak perlu jadi hal yang mendasari kekhawatiran Indonesia akan kemungkinan kehilangan pulau lainnya.
Sementara itu, plt Kepala Pusat Batas Wilayah Peta NKRI BIG Dr Khafid mengatakan, sepanjang 2012 telah dilakukan perundingan batas wilayah maritim dengan lima negara yakni Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina dan Palau.
Masalah paling kompleks adalah dengan Malaysia dimana ada empat lokasi batas laut yang masih belum sepakat, yakni wilayah teritorial di Ambalat, Laut Sulawesi, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Tanjung Datu, Serawak-Kalbar di Laut China Selatan, ZEE di Selat Singapura bagian timur dan ZEE di Selat Malaka.
Demikian pula batas laut dengan Filipina yang mencakup masalah teritorial dan ZEE, dengan Singapura masalah teritorial, sedangkan dengan Vietnam dan Palau masalah ZEE.
Sedangkan dengan lima negara lain yang berbatasan laut dengan Indonesia yakni India dan Thailand, keduanya belum mau berunding, Papua Nugini dan Timor Leste yang belum dijadwalkan serta dengan Australia yang sudah selesai namun belum diratifikasi oleh DPR sehingga belum berlaku.
"Batas laut dengan Australia di Selat Timor, DPR memang belum meratifikasi karena Indonesia melihat hasilnya tidak adil dan merugikan Indonesia, berhubung pada saat kesepakatan banyak unsur seperti unsur politis dan lainnya yang mempengaruhi," katanya.
Sedangkan perbatasan darat, Indonesia masih memiliki masalah dengan Timur Leste, Papua Nugini dan Malaysia di 10 titik dari sepanjang 2.004 km perbatasan Kalimantan dengan Serawak dan Sabah, termasuk perbatasan di Pulau Sebatik, ujarnya.
Bedah buku itu selain dihadiri Kepala BIG Dr Asep Karsidi, juga
dihadiri kalangan pejabat Direktorat Topografi Angkatan Darat (Dittopad), Dinas Survei dan Pemetaan Udara (Dispotrud) TNI AU, dan Dinas Hidrodinamika dan Oseanografi (Dishidros) TNI AL.
=================================
Ownership island of Sipadan and Ligitan by Malaysia officially in 2002 is not a loss, but rather the failure of Indonesia to have, says historian from the University of Diponegoro Dr. Singgih Tri Sulistiono.
"Sipadan and Ligitan did not put the map by the Dutch, the Indonesian colonizers in the past," said Singgih the Book "Homeland from Time to Time" launched by the Geospatial Information Agency (BIG), in Cibinong, Bogor, on Wednesday.
Even at Law 4/Prp/1960 Indonesia does not include the two islands as part of the Homeland to Indonesia and Malaysia and then take it to the International Court in 1998, he added.
While British colonial Malaysia, proved to have real administrative action on the island, such as the issuance of birds and wildlife protection ordinance levies a tax on the collection of turtle eggs since 1930.
Thus, he continued, a special case of Sipadan and Ligitan not have to be the underlying concern that Indonesia will likely lose the other islands.
Meanwhile, the Acting Head of Homeland Boundary Map BIG Dr Khafid said negotiations have been conducted throughout the 2012 maritime borders with five countries, namely Malaysia, Singapore, Vietnam, Philippines and Palau.
The most complex problem is to Malaysia, where there are four locations maritime border still do not agree, the territory in Ambalat, Celebes Sea, Exclusive Economic Zone (EEZ) in Tanjung Datu, Sarawak-West Kalimantan in the South China Sea, Exclusive Economic Zone in the eastern Singapore Strait and EEZ in the Strait of Malacca.
Similarly maritime border with the Philippines which covers territorial and EEZ, with Singapore territorial problem, whereas the problem with Vietnam and Palau EEZ.
While the other five countries bordering the Indian ocean with Indonesia and Thailand, both of which have not been willing to negotiate, Papua New Guinea and Timor Leste and Australia have not been scheduled and completed but not yet ratified by the parliament so as not valid.
"The boundary with Australia in the Timor, the House does not yet ratified by Indonesia see the result is unfair and detrimental to Indonesia, since at the time the deal many elements such as political and other elements that influence," he said.
While land border, Indonesia still has problems with East Timor, Papua New Guinea and Malaysia on 10 points from along the 2004 km border with Kalimantan, Sarawak and Sabah, including Sebatik Island border, he said.
Surgical book apart attended Head BIG Dr Asep Karsidi, also attended by officials of the Army Topographic Directorate (Dittopad), Department of Surveying and Mapping Air (Dispotrud) Air Force, and the Department of Hydrodynamics and Oceanography (Dishidros) Navy.
____________________________________________
Eigendom eiland Sipadan en Ligitan door Maleisië officieel in 2002 is geen verlies, maar het falen van Indonesië te hebben, zegt historicus van de Universiteit van Diponegoro Dr Singgih Tri Sulistiono.
"Sipadan en Ligitan niet de kaart gezet door de Nederlandse, de Indonesische kolonisten in het verleden", zei Singgih het Boek "Homeland van tijd tot tijd" gelanceerd door de Geospatial Information Agency (BIG), in Cibinong, Bogor, op woensdag.
Zelfs bij wet 4/Prp/1960 Indonesië niet, dan de twee eilanden als onderdeel van de Homeland naar Indonesië en Maleisië op te nemen en neem het mee naar het Internationaal Gerechtshof in 1998, voegde hij eraan toe.
Terwijl Britse koloniale Maleisië, bleek om echte administratieve handeling op het eiland, zoals de uitgifte van vogels en wilde dieren bescherming verordening heft een belasting op het verzamelen van schildpadeieren sinds 1930 hebben.
Zo ging hij verder, een speciaal geval van Sipadan en Ligitan niet de onderliggende bezorgdheid dat Indonesië zal waarschijnlijk de andere eilanden verliezen.
Ondertussen, de waarnemend hoofd van Homeland Boundary Kaart BIG Dr Khafid zei onderhandelingen zijn gevoerd door de 2012 zeegrenzen met vijf landen, namelijk Maleisië, Singapore, Vietnam, de Filippijnen en Palau.
De meest complexe probleem is naar Maleisië, waar er vier locaties maritieme grens nog steeds niet eens is, het grondgebied Ambalat, Celebes Sea, Exclusieve Economische Zone (EEZ) in Tanjung Datu, Sarawak-West Kalimantan in de Zuid-Chinese Zee, exclusieve economische zone in het oosten van Singapore Strait en EEZ in de Straat van Malakka.
Ook de maritieme grens met de Filippijnen, die territoriale en EEZ, bedekt met Singapore territoriale probleem, terwijl het probleem met Vietnam en Palau EEZ.
Terwijl de andere vijf landen rond de Indische Oceaan met Indonesië en Thailand, die beide niet bereid zijn geweest om te onderhandelen, Papoea-Nieuw-Guinea en Oost-Timor en Australië zijn niet gepland en afgerond, maar nog niet geratificeerd door het parlement, zodat er geen geldig.
"De grens met Australië in de Timor, het Huis nog niet geratificeerd door Indonesië ziet het resultaat is oneerlijk en schadelijk voor Indonesië, omdat op het moment dat de deal vele elementen, zoals politieke en andere elementen die van invloed zijn," zei hij.
Terwijl landgrens, nog steeds Indonesië problemen met Oost-Timor, Papoea-Nieuw-Guinea en Maleisië heeft op 10 punten uit langs de 2004 km lange grens met Kalimantan, Sarawak en Sabah, met inbegrip van Sebatik Island grens, zei hij.
Chirurgische boek apart bijgewoond Hoofd BIG Dr Asep Karsidi, ook bijgewoond door ambtenaren van het leger Topografische Directorate (Dittopad), afdeling van de landmeetkunde en in kaart brengen Air (Dispotrud) Air Force, en het ministerie van Hydrodynamica en Oceanografie (Dishidros) Navy.
=================================
(http://www.antaranews.com/berita/348276/sejarawan-kasus-sipadan-ligitan-kegagalan-memiliki- D009/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
No comments:
Post a Comment