THE GREAT DAYAK STATE
NEGARA DAYAK BESAR
Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar:
Republik Indonesia,
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan
Belanda.
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar:
Republik Indonesia,
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan
Belanda.
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dahulu sebelum bergabung dengan
RI Indonesia, Kalimantan pernah memiliki beberapa negara yang kala itu
tujuannya ingin mendirikan Negara Kalimantan. Hal ini dimulai ketika
Jepang tunduk pada sekutu tahun 1945 maka Netherlands-Indies Civil Administration disingkat NICA mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara
Indonesia Timur yang telah berdiri. Saat itu berdasarkan perjanjian
Linggarjati antara pemerintah Indonesia dan Belanda tahun 1949 Belanda
mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa,
Sumatera dan Madura.
Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar:
Republik Indonesia,
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan
Belanda.
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar:
Republik Indonesia,
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan
Belanda.
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar:
Republik Indonesia,
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan
Belanda.
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar:
Republik Indonesia,
Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan
Belanda.
Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
Maka yang masuk dalam Republik Indonesia Serikat hanyalah: Copy the BEST Traders and Make Money : http://bit.ly/fxzulu
- Negara Republik Indonesia (RI) di Jakarta
- Negara Indonesia Timur di Singaraja
- Negara Pasundan (termasuk Distrik Federal Jakarta) Bandung
- Negara Jawa Timur di Surabaya
- Negara Madura
- Negara Sumatera Timur
- Negara Sumatera Selatan
Sedangkan Kalimantan saat itu merupakan neo-zelf-bestuur
atau neo-self-governance atau daerah outonom sendiri. Beberapa negara
bagian yang ada di Kalimantan adalah Negara Kalimantan Barat, Negara
Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Negara Banjar dan satu-satunya
Negara Bagian yang dicitak-citakan sebagai Dayak Homeland adalah Negara
Dayak Besar.
Pergerakan pembentukan negara Kalimantan dimulai dengan dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Okt 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, SultanHamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja.
Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari1948.
Pergerakan pembentukan negara Kalimantan dimulai dengan dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Okt 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, SultanHamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja.
Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari1948.
Perjuangan pembentukan Negara Dayak Besar tidak lepas dari pergerakan perjuangan Pakat Dayak. Pada waktu pergerakan Kemerdekaan Indonesia, Pakat Dayak mengambil arah anti nasionalis untuk melawan nasionalisme Banjar.
Orang banjar yang telah berperang melawan Belanda selama 40 tahun
adalah pendukung kuat terhadap Revolusi Indonesia yang mereka anggap
sebagai “Second Holy War” sebab mereka bercita-cita mendirikan Indonesia sebagai Islamic State.
Sebab itu Pakat Dayak “mendukung” Belanda melawan Republik Indonesia untuk menghindari pendirian negara agama (Islamic State). Maka kemudian Belanda kemudian melakukan pembagian – yang didukung oleh masyarakat Dayak dengan perjanjian Linggarjati 1946, yaitu Indonesia dan Belanda setuju untuk mendirikan suatu daerah semi outonom yang terpisah dari Kalimantan Selatan yang didominasi Banjar.
Kemudian pemimpin Dayak sendiri bisa memipin Negara Dayak yang baru dibentuk. Dan pada pertemuan linggarjati II tahun 1949 Negara Dayak Besar mendapatkan Statusnya sebagai COSNTITUENT STATE.
Sebab itu Pakat Dayak “mendukung” Belanda melawan Republik Indonesia untuk menghindari pendirian negara agama (Islamic State). Maka kemudian Belanda kemudian melakukan pembagian – yang didukung oleh masyarakat Dayak dengan perjanjian Linggarjati 1946, yaitu Indonesia dan Belanda setuju untuk mendirikan suatu daerah semi outonom yang terpisah dari Kalimantan Selatan yang didominasi Banjar.
Kemudian pemimpin Dayak sendiri bisa memipin Negara Dayak yang baru dibentuk. Dan pada pertemuan linggarjati II tahun 1949 Negara Dayak Besar mendapatkan Statusnya sebagai COSNTITUENT STATE.
Pada tahun 1947 – 1950 Negara Dayak Besar sempat memiliki Bendera
yaitu berupa garis horizontal dengan tiga warna yaitu merah, kuning dan
biru
James B. Minahan (Encyclopedia of the Stateless Nations – Ethnic and National Groups Around the World – volume II) presents:
“The Dayak national flag, the flag of the national movement in Indonesia, is a horizontal tricolor of red, yellow and blue.”
There is no other evidence (known to me) corroborating this claim. Could this flag be based on on the earlier, eventual, flag of Dayak Besar state of 1946-50? Chrystian Kretowicz, 13 April 2009
Namun semangat mendirikan Negara Kalimantan kemudian pudar akibat
kaum Banjar & Melayu (pendukung republik yang paling luas) merasa
terancam sebab NEGARA KALIMANTAN dipandang sebagai upaya DAYAK MERDEKA.
Sehingga hal ini menjadi materi propaganda Republik; selain melalui
gerilya militer adalah juga infiltrasi ideologi. Singkat kata, kampanye
para aristokrat dan golongan elit Kalimantan semakin terpecah, sehingga
upaya mempersatukan ide ke NEGARA KALIMANTAN mengalami kemacetan,
akhirnya semua mendukung RIS (Republik Indonesia Serikat), tetapi RIS
sendiri kemudian dibubarkan pada tahun 1950.
Pada tahun 1947anakhir, ada
utusan DAYAK BESAR, dibawah pimpinan ketua-muda Cyrilus Atak
datang ke Jakarta dan membuat pernyataan resmi mendukung Republik
Indonesia. Akhirnya konsepsi Dayak Besar sebagai negara, apalagi Negara
Kalimantan itu tidak pernah teralisir.
Namun bukan berarti tidak pernah ada pergolakan ketika status Otonomi
Khusus Kalimantan ditolak oleh Republik Indonesia pada masa itu sempat
terjadi pemberontakan dan kerusuhan
sporadis. Lambat laun ketika masa Orde Baru pengaruh Dayak di Kalimantan
di kerdilkan dengan sekian lama tidak diberikannya kesempatan orang
Dayak untuk memimpin daerahnya sendiri kemudian pihak berwenang
Indonesia sudah lama menolak untuk mengakui agama asli orang Dayak
“Kaharingan” dan diklasifikasikan sebagai ateis, yang pada tahun 1965
membawa penganiayaan berat untuk mereka karena mereka diduga menjadi
simpatisan komunis.
Untuk memuluskan penguasaan atas Kalimantan maka
pada Orde Baru Pemerintah mendatangkan sejumlah besar penduduk dari Jawa
dan imigran Madura di Kalimantan yang dikemudian hari akan menjadi
bibit konfllik dinegara ini dan kebijakan penebangan hutan yang tidak
terkendali menyebabkan deforestasi di tanah Dayak dan memicu sentimen
ethno-nasionalisme di antara orang-orang Dayak.
Ide atau semangat mendirikan Negara Kalimantan bukanlah padam.
Baru-baru ini mulai muncul hembusan untuk mendirikan Negara Dayak
silahkan baca:
Borneo Merdeka Berembus -
terutama sejak tidak pernah dilibatkannya Orang Dayak dalam peta
perpolitikan Nasional dan pembangunan Daerah yang tidak berimbang dengan
kekayaan alam yang telah dikuras. Sehingga seolah-olah Negara hanya
tertarik dengan Sumber Daya Alamnya sedangkan SDM – Sumber Daya
Manusianya tidak dibangun – bahkan sempat oleh beberapa oknum
pemerintahan dianggap pendatang di tanah leluhurnya. Baca: MENJAWAB TUDUHAN SUKU DAYAK ADALAH PENDATANG DI KALIMANTAN.
Maka jika Pemerintah kedepan ini tetap masih menganaktirikan Kalimantan
dan penduduk aslinya maka bukan tidak mungkin gerakan ini akan bangkit
kembali.
THE GREAT DAYAK COUNTRY
Probably not many know that before joining the RI - Indonesia, Borneo never had the time some countries aim to establish the State of Borneo. It started when Japan is subject to the allies in 1945, the Netherlands-Indies Civil Administration abbreviated NICA took over Borneo from the Japanese, NICA urged the Federal Borneo immediately following the State of the State of Indonesia East Kalimantan which has been established.
Probably not many know that before joining the RI - Indonesia, Borneo never had the time some countries aim to establish the State of Borneo. It started when Japan is subject to the allies in 1945, the Netherlands-Indies Civil Administration abbreviated NICA took over Borneo from the Japanese, NICA urged the Federal Borneo immediately following the State of the State of Indonesia East Kalimantan which has been established.
When it is based on an agreement between the Indonesian government and the Linggarjati 1949 Netherlands Netherlands recognized de facto territory of the Republic of Indonesia only covers Java, Sumatra and Madura.
Then the entry in the Republic of Indonesia is simply:
Then the entry in the Republic of Indonesia is simply:
- The Republic of Indonesia (RI) in Jakarta
- State of East Indonesia in Singaraja
- Sundanese countries
(including the Federal District of Jakarta) Bandung - Countries in Surabaya East Java
- state of Madura
- State of East Sumatra
- State South Sumatra
While Borneo when it is neo-zelf-bestuur or neo-self-governance or outonom own area. Several states in Borneo is the State of West Kalimantan, East Kalimantan State, East Kalimantan, State Banjar and the only state that dicitak to attain as Dayak Dayak State Homeland is Great.
The movement began with the formation of Borneo states formed West Kalimantan Council dated October 28, 1946, which became the Special Region of West Kalimantan on May 27, 1947; the Regional Head, SultanHamid II of the Sultanate of Pontianak with the rank of Major General. Its territory consists of 13 kingdoms as a self-governing.
Great Dayak Council established on 7 Desember1946, and subsequently dated January 8, 1947 established the Board Pagatan, Sea Island Council and the Council Cantung Sampanahan who joined the Federation of East Kalimantan. Then on February 18, 1947 established the Council of the Federation of Sand and East Kalimantan, which ended on August 26, 1947 joined the Board of East Kalimantan. Furthermore, East Kalimantan into the Special Region of East Kalimantan Regional Head, Sultan Aji Parikshit of Kutai with the rank of Colonel. Banjar area that has been squeezed federal district eventually formed Banjar Council Januari1948 14th.
The struggle of the Dayak state formation can not be separated from the struggle movement Pakat Dayak. At the time of Indonesian independence movement, Pakat Dayak take anti-nationalist direction against nationalism Banjar. Train people who have fought against the Netherlands for 40 years is a strong supporter of the Indonesian Revolution which they regard as "Second Holy War" because they aspire to establish Indonesia as an Islamic State.
Therefore Pakat Dayak "supports" the Dutch against the Republic of Indonesia to avoid the establishment of a state religion (Islamic State). So then the Dutch and then perform the division - which is supported by the Dayak community with Linggarjati agreement in 1946, namely Indonesia and the Netherlands agreed to set up a semi outonom separate area of South Kalimantan dominated Banjar.
Then the leader Dayak Dayak could led the newly formed state. And at a meeting Linggarjati II 1949 State of the Dayak obtain status as COSNTITUENT STATE.
In the years 1947 - 1950 State of the Dayak could have a flag is a horizontal line with three colors: red, yellow and blue
James B. Minahan (Encyclopedia of the Stateless Nations - Ethnic and National Groups Around the World - volume II) presents:
"The Dayak national flag, the flag of the national movement in Indonesia, is a horizontal tricolor of red, yellow and blue."
There is no other evidence (known to me) corroborating this claim. Could this be based on the flag on the Earlier, eventual, flag of the Dayak of the state of 1946-50?
Chrystian Kretowicz, 13 April 2009
But the spirit of the State of Borneo then faded due to the Banjar and Malay (the most widespread Republican) feel threatened because KALIMANTAN STATE INDEPENDENT seen as an attempt Dayak. So this is a propaganda material of the Republic; other than through military guerrilla infiltration is also ideology. In short, the campaign Borneo aristocrats and elites increasingly fragmented, so the idea to unite the efforts STATE KALIMANTAN stalled, eventually all the support RIS (Republic of Indonesia), but the RIS itself was disbanded in 1950.
In the end of 1947 , there envoy The Great Dayak, under the leadership of chairman-Atak young Cyril came to Athens and made an official statement supporting the Republic of Indonesia. Finally conception Dayak Great as a state, let alone a Borneo State was never happened.
But that does not mean there is never upheaval when the special autonomy status of Kalimantan rejected by the Republic of Indonesia at that time had been a sporadic uprisings and riots. Gradually, when the New Order Dayak influence in smallized with such a long time is not given the opportunity to lead a local Dayaks themselves then the Indonesian authorities have long refused to acknowledge the original religion of the Dayaks "Kaharingan" and classified as atheists, who in 1965 brought severe persecution for them because they are suspected of being a communist sympathizer.
To smooth control of Borneo then the New Order government to bring a large number of immigrants from Java and Madura in Kalimantan, which later will be the seeds konfllik this country and policies uncontrolled deforestation cause of deforestation in the land of Dayak and trigger ethno-nationalist sentiment among Dayaks.
The idea or spirit of the State of Borneo is not extinguished. Has recently started to emerge gusts to establish State Dayak please read:
Freedom Borneo blowing - especially since never exclusion Dayaks in the political map of the National and Regional development are not comparable with the natural wealth has been drained. So as if the State is only interested in natural resources while HR - Human Resources is not built - even by some unscrupulous government had considered foreigner in the land of his ancestors.
Read: Dayak ALLEGATIONS ARE ANSWERED IN KALIMANTAN Rising Star.
So if the next government is still marginalized of Borneo and the natives it is not impossible that this movement will rise again.
No comments:
Post a Comment