Ormas Pelanggar Kebebasan Agama Versi Wahid Institute
1.FPI di posisi berikutnya sebagai pelaku pelanggaran
kebebasan beragama dalam kategori non-negara
adalah:
2.warga masyarakat sebanyak 51 tindakan,
3.Individu sebanyak 25 tindakan,
4.MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebanyak 24 tindakan, 5.Tokoh agama sebanyak 12 tindakan.
2.warga masyarakat sebanyak 51 tindakan,
3.Individu sebanyak 25 tindakan,
4.MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebanyak 24 tindakan, 5.Tokoh agama sebanyak 12 tindakan.
Ada dua kategori, aparatur negara dan non-negara.
ddd
Jum'at, 28 Desember 2012, 16:59
Mohammad Adam, Arief Hidayat
Direktur Wahid Institute, Yenny Zannuba Wahid (kiri) (ANTARA/Ismar Patrizki)
VIVAnews -
Front Pembela Islam tercatat sebagai kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia selama tahun 2012. Mereka melakukan 52 tindakan pelanggaran.
Demikian laporan hasil penelitian dan pemantauan kasus-kasus keagamaan di Tanah Air, yang dilakukan The Wahid Institute, yayasan yang didirikan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang diumumkan di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2012.
Laporan yang dipaparkan Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Rumadi, itu menyebutkan bahwa FPI masuk kategori pelaku pelanggar kebebasan beragama oleh non-negara atau unsur masyarakat. Sebab, ada kategori lain, yakni pelaku pelanggaran kebebasan beragama oleh aparatur negara seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Namun demikian, Rumadi segera mengingatkan bahwa identifikasi "FPI" yang dimaksud adalah kelompok yang menggunakan atribut bersimbol FPI. "Saya tidak tahu apakah mereka (yang beratribut bersimbol FPI) adalah benar anggota FPI atau tidak, karena bisa saja dibilang atribut FPI kan bisa dibeli di mana-mana."
Menyusul,
1.FPI di posisi berikutnya sebagai pelaku pelanggaran
Front Pembela Islam tercatat sebagai kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia selama tahun 2012. Mereka melakukan 52 tindakan pelanggaran.
Demikian laporan hasil penelitian dan pemantauan kasus-kasus keagamaan di Tanah Air, yang dilakukan The Wahid Institute, yayasan yang didirikan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang diumumkan di Jakarta, Jumat, 28 Desember 2012.
Laporan yang dipaparkan Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Rumadi, itu menyebutkan bahwa FPI masuk kategori pelaku pelanggar kebebasan beragama oleh non-negara atau unsur masyarakat. Sebab, ada kategori lain, yakni pelaku pelanggaran kebebasan beragama oleh aparatur negara seperti Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.
Namun demikian, Rumadi segera mengingatkan bahwa identifikasi "FPI" yang dimaksud adalah kelompok yang menggunakan atribut bersimbol FPI. "Saya tidak tahu apakah mereka (yang beratribut bersimbol FPI) adalah benar anggota FPI atau tidak, karena bisa saja dibilang atribut FPI kan bisa dibeli di mana-mana."
Menyusul,
1.FPI di posisi berikutnya sebagai pelaku pelanggaran
kebebasan beragama dalam kategori non-negara
adalah:
2.warga masyarakat sebanyak 51 tindakan,
3.Individu sebanyak 25 tindakan,
4.MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebanyak 24 tindakan, 5.Tokoh agama sebanyak 12 tindakan.
Khusus soal MUI, The Wahid Institute menyebut lembaga tersebut "naik kelas", karena pada tahun 2011 berada di posisi 7 dan pada tahun ini pada posisi 4.
"Bentuk tindakan intoleransi yang paling sering dilakukan MUI adalah fatwa-fatwa keagamaan yang menyesatkan kelompok lain, di mana MUI juga meminta Pemerintah melarang kelompok tersebut. Selain itu, MUI kerap menebar rasa benci terhadap aliran-aliran yang mereka sesatkan," tutur Rumadi.
2.warga masyarakat sebanyak 51 tindakan,
3.Individu sebanyak 25 tindakan,
4.MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebanyak 24 tindakan, 5.Tokoh agama sebanyak 12 tindakan.
Khusus soal MUI, The Wahid Institute menyebut lembaga tersebut "naik kelas", karena pada tahun 2011 berada di posisi 7 dan pada tahun ini pada posisi 4.
"Bentuk tindakan intoleransi yang paling sering dilakukan MUI adalah fatwa-fatwa keagamaan yang menyesatkan kelompok lain, di mana MUI juga meminta Pemerintah melarang kelompok tersebut. Selain itu, MUI kerap menebar rasa benci terhadap aliran-aliran yang mereka sesatkan," tutur Rumadi.
Menanggapi laporan The
Wahid Institute, Ketua Dewan Pembina Daerah FPI Jakarta Habib Salim
Alatas, balik mempertanyakan kasus pelanggaran seperti apa yang
dilakukan FPI. Selama ini FPI senantiasa menjunjung sikap toleransi
kebebasan beragama. Namun tidak ada toleransi terhadap segala bentuk
penodaan agama.
"Kami selalu menghormati
prinsip kebebasan beragama. Tapi untuk hal-hal yang bersifat penodaan
agama, itu tidak bisa kami terima dong. Misalnya ada yang mengaku nabi baru, itu kan termasuk penodaan agama," ujar Salim saat dihubungi, Jumat 28 Desember 2012.
Oleh karena itu, Salim
tak ingin terlalu memikirkan catatan dalam laporan The Wahid Institute
terkait FPI itu. Ia menganggap penelitian itu telah salah kaprah. "Kami
anggap itu angin lalu saja. Islam itu mengajarkan cinta damai, FPI pun
cinta damai." kata Salim.
Selama ini, FPI dalam
melakukan kegiatan selalu berkoordinasi dengan pihak berwenang.
"Masyarakat resah dengan aktifitas tempat maksiat, misalnya, kami
laporkan ke polisi. Kalau polisi tidak melakukan tindakan apa-apa, ya
masyarakat bergerak. FPI hanya mendukung masyarakat di situ," kata
Salim.
Pembiaran
Laporan yayasan yang didirikan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid juga merilis bahwa pembiaran atau kelalaian aparat penegak hukum adalah bentuk tindakan terbanyak pelanggaran, yakni sebanyak 33 kasus.
Dalam banyak kasus, aparat tidak menindak pelaku intoleransi atau pelanggaran hukum atas dasar agama yang umumnya dilakukan kelompok mayoritas. "Yang diminta mengalah dan dievakuasi biasanya justru korban. Alasannya, demi menghindari konflik yang lebih besar."
"Lihat saja yang terjadi dalam kasus pelaksanaan ibadah HKBP Filadelfia Kabupaten Bekasi atau GKI Yasmin. Tahun ini masih dijumpai tindakan 'mengorbankan korban' dalam bentuk kriminalisasi lewat pasal penodaan atau menyebarkan kebencian dan permusuhan. Di antaranya dialami Pemimpin Syiah Tajul Muluk," papar Rumadi.
Sedangkan korban terbanyak korban pelanggaran oleh aparatur negara adalah umat kristiani dengan 37 tindakan. Setelahnya disusul kelompok yang diduga sesat (25 tindakan), individu (14 tindakan), anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (13 tindakan), anggota/penganut Syiah (12 tindakan). (umi)
Laporan yayasan yang didirikan mendiang mantan Presiden Abdurrahman Wahid juga merilis bahwa pembiaran atau kelalaian aparat penegak hukum adalah bentuk tindakan terbanyak pelanggaran, yakni sebanyak 33 kasus.
Dalam banyak kasus, aparat tidak menindak pelaku intoleransi atau pelanggaran hukum atas dasar agama yang umumnya dilakukan kelompok mayoritas. "Yang diminta mengalah dan dievakuasi biasanya justru korban. Alasannya, demi menghindari konflik yang lebih besar."
"Lihat saja yang terjadi dalam kasus pelaksanaan ibadah HKBP Filadelfia Kabupaten Bekasi atau GKI Yasmin. Tahun ini masih dijumpai tindakan 'mengorbankan korban' dalam bentuk kriminalisasi lewat pasal penodaan atau menyebarkan kebencian dan permusuhan. Di antaranya dialami Pemimpin Syiah Tajul Muluk," papar Rumadi.
Sedangkan korban terbanyak korban pelanggaran oleh aparatur negara adalah umat kristiani dengan 37 tindakan. Setelahnya disusul kelompok yang diduga sesat (25 tindakan), individu (14 tindakan), anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (13 tindakan), anggota/penganut Syiah (12 tindakan). (umi)
تم تسجيل جبهة حماة الإسلام وانتهاكات المجموعة الأكثر التزاما الحرية الدينية في إندونيسيا خلال عام 2012. فعلوا 52 الانتهاكات.
أنشئت أساسا التقارير حتى نتائج البحوث ورصد الحالات الدينية في البلاد، الأمر الذي جعل معهد وحيد السابق عبد الرحمن وحيد الرئيس الراحل (غوس دور)، الذي أعلن عنه في جاكرتا، الجمعة 28 ديسمبر، 2012.
التقرير المقدم من المدير التنفيذي لمعهد وحيد، Rumadi، فإنه يذكر أن FPI في فئة منتهكي الحرية الدينية من قبل الدولة أو عدم الجمهور. لأن هناك فئات أخرى، وهي الحرية الدينية المخالفين من قبل المسؤولين في الدولة مثل الشرطة والشرطة المدنية وحدة خدمة.
ومع ذلك، ذكر Rumadi على الفور أن تحديد "FPI" في السؤال هو مجموعة الصفات التي تستخدم رمزية FPI. "أنا لا أعرف إذا كانوا (الرمزي سمات FPI) أعضاء FPI صحيحا أم لا، لأنه كان من الممكن أن ينص يمكن شراؤها في FPI سمة في كل مكان."
بعد،1. FPI في الموضع التالي ومرتكبي
الحرية الدينية في فئة الدول غير
هي:2. من سكان 51 الأفعال،3. ما يصل الى 25 التدابير الفردية،4. MUI (هيئة علماء الاندونيسية) و 24 الأفعال، ما يصل الى 12 5.Tokoh الدين العمل.
ودعا معهد وحيد خاص حول MUI، ومؤسسة "الدرجة الأولى"، لأنه في العام 2011 في المرتبة 7 و هذا العام في المركز 4.
"وغالبا ما يتم ذلك شكل من أشكال التعصب الديني هو MUI فتاوى الجماعات الأخرى تضليل، الذي MUI طالبت الدراسة الحكومة حظرت المجموعة. إضافة، غالبا ما تنتشر MUI الكراهية ضد المدارس التي يؤدي ضلال"، وقال Rumadi.
ردا على تقرير في معهد وحيد، رئيس مجلس أمناء جاكرتا منطقة FPI العطاس سليم حبيب، وانتقل إلى السؤال أي نوع من الانتهاكات FPI. خلال هذه FPI دعم التسامح دائما للحرية الدينية. ولكن ليس هناك تسامح مع أي شكل من أشكال التجديف.
"نحن نحترم دائما مبدأ حرية الدين، ولكن للأشياء التي هي الكفر، وأننا لا يمكن أن نقبل دونغ. مثال هناك الذين يدعون النبي الجديد، وهذا بما في ذلك تشويه صورة الدين"، وقال سالم عندما اتصلت في السبت، ديسمبر 28، 2012.
ولذلك، لم يكن سليم ترغب في التفكير كثيرا عن السجلات في تقرير معهد وحيد يرتبط FPI. أنه يعتبر أن البحث تم مضللة. "كان FPI نعتقد أن الرياح وحدها. الإسلام السلمية يعلم المحبة والسلام". وقال سليم.
خلال هذا الوقت، FPI في أنشطة التنسيق دائما مع السلطات. وقال "الناس لا يشعرون بارتياح مع أنشطة غير أخلاقية حيث، على سبيل المثال، ونحن التقرير إلى الشرطة. إذا كانت الشرطة لا تفعل أي شيء تقريبا، وبالتالي فإن الخطوة. FPI فقط دعم المجتمع هناك،" قال سالم.
إغفال
وأفرج أيضا تقارير الأساس أنشئت أواخر الرئيس السابق عبد الرحمن وحيد أن إغفال أو إهمال تطبيق القانون هو الأكثر انتهاكات شكل العمل، ويصل إلى أي 33 حالة.
في كثير من الحالات، لم يكن الضباط اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي التعصب أو انتهاكات للقانون على أساس الدين تنفذ على الأغلبية. "ما هو مطلوب هو عادة مجرد اعطاء واجلاء الضحايا في. أسباب، من أجل تجنب صراع أكبر."
"انظروا الى ما حدث في حالة تنفيذ HKBP العبادة Filadelfia بيكاسي أو ياسمين GKI. سنوات لا تزال موجودة عمل 'ضحى' في شكل تجريم من تشويه المادة أو نشر الكراهية والعداء. ومن ذوي الخبرة الزعيم الشيعي تاج الملوك"، وقال Rumadi.
في حين أن معظم الضحايا من التضحية البشرية من قبل المسؤولين في الدولة هم من المسيحيين مع 37 إجراءات. ثم بعد ذلك على مجموعات يشتبه هرطقة (25 التدابير)، والأفراد (14 التدابير)، وأعضاء من إندونيسيا الأحمدية (13 التدابير)، وأعضاء / أتباع الشيعة (12 إجراءات).
أنشئت أساسا التقارير حتى نتائج البحوث ورصد الحالات الدينية في البلاد، الأمر الذي جعل معهد وحيد السابق عبد الرحمن وحيد الرئيس الراحل (غوس دور)، الذي أعلن عنه في جاكرتا، الجمعة 28 ديسمبر، 2012.
التقرير المقدم من المدير التنفيذي لمعهد وحيد، Rumadi، فإنه يذكر أن FPI في فئة منتهكي الحرية الدينية من قبل الدولة أو عدم الجمهور. لأن هناك فئات أخرى، وهي الحرية الدينية المخالفين من قبل المسؤولين في الدولة مثل الشرطة والشرطة المدنية وحدة خدمة.
ومع ذلك، ذكر Rumadi على الفور أن تحديد "FPI" في السؤال هو مجموعة الصفات التي تستخدم رمزية FPI. "أنا لا أعرف إذا كانوا (الرمزي سمات FPI) أعضاء FPI صحيحا أم لا، لأنه كان من الممكن أن ينص يمكن شراؤها في FPI سمة في كل مكان."
بعد،1. FPI في الموضع التالي ومرتكبي
الحرية الدينية في فئة الدول غير
هي:2. من سكان 51 الأفعال،3. ما يصل الى 25 التدابير الفردية،4. MUI (هيئة علماء الاندونيسية) و 24 الأفعال، ما يصل الى 12 5.Tokoh الدين العمل.
ودعا معهد وحيد خاص حول MUI، ومؤسسة "الدرجة الأولى"، لأنه في العام 2011 في المرتبة 7 و هذا العام في المركز 4.
"وغالبا ما يتم ذلك شكل من أشكال التعصب الديني هو MUI فتاوى الجماعات الأخرى تضليل، الذي MUI طالبت الدراسة الحكومة حظرت المجموعة. إضافة، غالبا ما تنتشر MUI الكراهية ضد المدارس التي يؤدي ضلال"، وقال Rumadi.
ردا على تقرير في معهد وحيد، رئيس مجلس أمناء جاكرتا منطقة FPI العطاس سليم حبيب، وانتقل إلى السؤال أي نوع من الانتهاكات FPI. خلال هذه FPI دعم التسامح دائما للحرية الدينية. ولكن ليس هناك تسامح مع أي شكل من أشكال التجديف.
"نحن نحترم دائما مبدأ حرية الدين، ولكن للأشياء التي هي الكفر، وأننا لا يمكن أن نقبل دونغ. مثال هناك الذين يدعون النبي الجديد، وهذا بما في ذلك تشويه صورة الدين"، وقال سالم عندما اتصلت في السبت، ديسمبر 28، 2012.
ولذلك، لم يكن سليم ترغب في التفكير كثيرا عن السجلات في تقرير معهد وحيد يرتبط FPI. أنه يعتبر أن البحث تم مضللة. "كان FPI نعتقد أن الرياح وحدها. الإسلام السلمية يعلم المحبة والسلام". وقال سليم.
خلال هذا الوقت، FPI في أنشطة التنسيق دائما مع السلطات. وقال "الناس لا يشعرون بارتياح مع أنشطة غير أخلاقية حيث، على سبيل المثال، ونحن التقرير إلى الشرطة. إذا كانت الشرطة لا تفعل أي شيء تقريبا، وبالتالي فإن الخطوة. FPI فقط دعم المجتمع هناك،" قال سالم.
إغفال
وأفرج أيضا تقارير الأساس أنشئت أواخر الرئيس السابق عبد الرحمن وحيد أن إغفال أو إهمال تطبيق القانون هو الأكثر انتهاكات شكل العمل، ويصل إلى أي 33 حالة.
في كثير من الحالات، لم يكن الضباط اتخاذ إجراءات ضد مرتكبي التعصب أو انتهاكات للقانون على أساس الدين تنفذ على الأغلبية. "ما هو مطلوب هو عادة مجرد اعطاء واجلاء الضحايا في. أسباب، من أجل تجنب صراع أكبر."
"انظروا الى ما حدث في حالة تنفيذ HKBP العبادة Filadelfia بيكاسي أو ياسمين GKI. سنوات لا تزال موجودة عمل 'ضحى' في شكل تجريم من تشويه المادة أو نشر الكراهية والعداء. ومن ذوي الخبرة الزعيم الشيعي تاج الملوك"، وقال Rumadi.
في حين أن معظم الضحايا من التضحية البشرية من قبل المسؤولين في الدولة هم من المسيحيين مع 37 إجراءات. ثم بعد ذلك على مجموعات يشتبه هرطقة (25 التدابير)، والأفراد (14 التدابير)، وأعضاء من إندونيسيا الأحمدية (13 التدابير)، وأعضاء / أتباع الشيعة (12 إجراءات).
================================================================================
No comments:
Post a Comment